3 Alasan Utama Kenapa Mahfud MD Tolak Hak Angket KPK!

0
750
Copyright ©Kumparan

3 Alasan Utama Kenapa Mahfud MD Tolak Hak Angket KPK!

Indowarta.com – Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasu Negara (HTN-HAN) Mahfud MD mengatakan, ia menilai bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di DPR bukan hal yang strategis.

Seperti yang dikatakannya saat konferensi pers di gedung KPK pada Rabu 14 Juni 2017, ia mengaku memiliki tiga alasan utama mengapa dirinya menolak hak angket KPK tersebut.

Pertama, di dalam undang-undang itu disebutkan materi hak angket itu menyangkut salah satu hal penting bukan masalah rutin. Kedua hal strategis dan yang ketiga memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat.

Baca Juga Berita Terkini: Bertambah 7, Inilah Nama 26 Inisiator Hak Angket KPK!

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini, kesaksian dari mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis 23 Maret 2017 lalu, yang mengaku mendapatkan tekanan dari penyidik itu hal yang biasa.

Copyright ©Koran Jakarta

Menurutnya, tidak ada hal gawat dan menganggap kesaksian tersebut hal biasa. Apalagi itu telah dibuktikan dalam sidang praperadilan yang sudah benar. Sehingga ini tidak ada strategisnya dan juga tidak berpengaruh luas terhadap masyarakat.

Mahfud juga menyatakan jika DPR berpikir pembentukan Pansus hak angket KPK itu bukan hanya soal Miryam Haryani, melainkan ada soal lain, maka hal itu tidak diperbolehkan. Karena hak angket itu harus fokus apa yang mau diangket jika nanti masalahnya dicari oleh Pansus itu tidak boleh.

Diketahui, konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Juru Bicara KPK Febri Diansyah, serta pakar hukum Universitas Andalas Padang Yuliandri.

Baca Juga Berita Terkini: Rapat Paripurna Hak Angket KPK Ricuh, Beberapa Anggota DPR Walk Out!

Usulan hak angket KPK itu tercetus saat KPK melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada Rabu, 19 April 2017 lalu. rapat tersebut digelar dini hari lantaran KPK menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari farksi PartaiHanura Miryam S di luar persidangan terkait dengan kasus E KTP.

Pada sidang dugaan korupsi E KTP yang digelar pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut, yakni Novel Baswedan mengatakan Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima serta membagikan uang dalam penganggaran KTP elektronik.

Baca Juga Berita Terkini: Sikap Fahri Hamzah Soal Hak Angket KPK Rugikan PKS?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here