Berita Terkini: PBNU Minta Jokowi Cabut Kebijakan Belajar Selama 8 Jam Sehari!

0
1741
Copyright ©Arrahmah

PBNU Minta Jokowi Cabut Kebijakan Belajar Selama 8 Jam Sehari!

Indowarta.com – Pemerintah saat ini memang tengah merancang Program Penguatan Karakter (PPK) melalui wacana lima hari dengan delapan jam pelajaran. Rupanya hal itu banyak menuai kritikan dan penolakan dari berbagai pihak, tak terkecuali PBNU.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan kebijakan lima hari dengan delapan jam pelajaran atau yang mereka anggap sebagai Full Day School. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj pada Kamis, 15 Juni 2017.

Said beralasan tidak semua anak didik mengalami masa sendirian di rumah untuk menanti orang tua mereka yang tengah bekerja. Sehingga menurutnya penerapan full day school itu menurutnya adalah tindakan yang keliru.

WAJIB BACA :  Saat PAN 'Nakal' Dan Menentang Presiden Jokowi!

PBNU beralasan, itu dari realitas masyarakat urban dan perkotaan. Asumsi itu berasal dari pemahaman yang keliru bahwa seluruh orang tua siswa adalah pekerja kantoran. Tak hanya itu, menurut Said jumlah masyarakat perkotaan tak sebanyak mereka yang tinggal di daerah.

Copyright ©Tribunnews

Seperti yang telah diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan program belajar delapan jam sehari, program tersebut berlaku bagi semua jenjang sekolah, mulai SD hingga SMA.

Menteri Pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan program belajar delapan jam sehari dinilai baik untuk penguatan karakter tiap pelajar. Secara umum ini penunjang ekstrakulikuler, memanfaatkan yang di dalam dan di luar sekolah.

Mendikbud juga menjelaskan, program delapan jam yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018 ini berbeda dengan sistem full day school, yang umumnya diterapkan oleh sekolah swasta.

WAJIB BACA :  Polemik UU Pemilu Tentang Presidential Treshold 20 Persen!

Ia membantah istilah full day school yang disematkan kepada program tersebut. Ia menjelaskan bawa program tersebut merupakan PPK yang berbeda dengan full day. Model ini bukan berarti menambah mata pelajaran, melainkan jam tambahan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan karakter.

Sehingga setiap sekolah dimungkinkan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga di luar sekolah, termasuk tempat maupun rumah ibadah. Sehingga delapan jam belajar itu tidak melulu di kelas.

Banyaknya kritikan serta penolakan terhadap program delapan jam belajar ini diduga terjadi lantaran kurangnya pemahaman program secara menyeluruh, informasi yang tidak lengkap, sehingga membuat banyak pihak, salah satunya PBNU mengkritik kebijakan itu.

Baca Juga Kemendikbud Tegaskan Penerapan Sistem Sekolah 8 Jam Sehari Akan Diberlakukan Secara Bertahap!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY