Haruskah PPDB Jateng 2017 Diulangi?

0
274
PPDB Jateng 2017
Copyright©detik

Haruskah PPDB Jateng 2017 Diulangi?

Indowarta.com– Orang Tua Murid di Kota Solo ini telah melakukan unjuk rasa menuntut pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru atau PPDB SMA/SMK 2017 ini diulang kembali. Mereka telah menilai bahwa dasar hukum dari pelaksanaan PPDB Jateng 2017 ini tidak memenuhi asas keadilan.

baca juga : PPDB Online Sepi, Orang Tua Siswa Pilih Mengantre Sejak Subuh!

Aksi tersebut dilakukan pada hari Jumat 16 Juni 2017 di halaman SMPN 1 Surakarta. Para peserta aksi ini berjumlah kurang lebih 20 orang yang terdiri dari orang tua lulusan SMP dan juga orang tua siswa kelas IX.

Mereka telah menandatangi poster yang telah bertuliskan mengenai protes terhadap pemerintah provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana PPDB Jateng 2017. Postes tersebut bertuliskan “jangan Paksakan Gakin” dan “Dukung Gakin Berprestasi”.

PPDB Jateng 2017
Copyright©detik

9koordinator aksi, Bambang Saptono telah mengatakan “Kami minta Pergub nomor 9 tahun 2017 ini dianulir karena menimbulkan polemik di masyarakat. Kami juga meminta agar PPDB Jateng 2017 diulang. Ini hanya terjadi di Jateng. Di daerah lain tidak ada masalah”.

Isi dari Pergub yang telah menjadi polemik ialah tidak adanya batasan maksimal siswa dari keluarga miskin atau Gakin. Siswa gakin ini bisa memasuki sekolah manapun dengan syarat memiliki nilai ujian 24 atau rata-rata 6.

baca juga : Server PPDB Dikhawatirkan Terganggu!

Bambang mengatakan “Kita bukannya tidak senang dengan gakin. Tetapi gakin ini juga harus berprestasi. Kalau maksimal 20 persen itu baru proporsional, biar gakin bersaing dengan gakin. Gakin jangan menggeser siswa reguler yang berprestasi”.

Dirinya pun merasa khawatir akan adanya siswa gakin bernilai rendah yang masuk di sekolah favorit akan menjadi sebuah beban para pengajar. Bambang mengatakan “Biasanya mereka adaptasinya buruk. Jangan dieksploitasi lah kalau kaya gini. Ini terlalu dipaksakan”.

Tidak hanya lulusan SMP saja, para orang tua kelas IX SMP ini juga telah meminta agar regulasi ini segera dicabut. Mereka merasa khawatir akan menemui masalah yang sama juga pada PPDB 2018 nantinya. Bambang mengatakan “Masalahnya, surat keterangan tidak mampu (SKTM) itu bisa dipalsukan. Jangan sampai nanti orang itu berlomba-lomba jadi orang miskin, bukan orang pandai”.

baca juga : 

Sistem PPDB Online SMA Tuai Banyak Keluhan?

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY