Pelajaran yang Bisa Diambli Dari Kontroversi Full Day School!

0
403
Full Day School
Copyright©wwokeren

Pelajaran yang Bisa Diambli Dari Kontroversi Full Day School!

Indowarta.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Medikbud) Muhadjir Effendi membuat keputusan kontroversial yakni menerapkan kebijakan Full Day School. Dengan ide ini nanti pelajar SD dan SMP, negeri maupun swasta diwajibkan berada di lingkungan sekolah selama 8 jam perhari selama 5 hari dalam seminggu.

Dengan danya sistem Full Day School ini diharapkan pendidikan kerakter siswa dapat berkembang lebih baik, kualitas meningkat serta anak didik tidak menjadi liar dengan pergaulan diluar sekolah. Bukan hanya pelajaran tulis saja namun juga akan diberikan pendidikan karakter melalui ektra kulikuler.

Namun, alasan diadakannya FDS ini untuk menunjang sertifikasi guru sehingga jam mengajar guru dapat tersertifikasi. Guru akan bisa memenuhi 24 jam pelajaran pada setiap minggunya dan menjadi pemenuhan syarat mendapatkan tunjangan profesi.

Mendikbud sendiri menyatakaan guru PNS maupun swasta mendapat tunjangan profesi diwajibkan berada di sekolah selama 8 jam dalam sehari jika diterapkan FDS. Tak hanya diperkotaan guru di pedalaman pun juga akan merasakannya.

Full Day School
Copyright©detik

Padahal mengenai jam mengajar pada Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian pada pasal 35 ayat 2 yang sebenarnya memeberikan rentan waktu cukup fleksibel bagi guru. Guru minimal 24 jam dan maksimal 40 jam bertatap muka dalam seminggu. Namun diterapkannya FDS justru akan memaksakan guru bertatap muka 40 jam dalam 5 hari.

Full Day School sendiri menuai pro dan kontra dan belum mendapatkan dukungan secara bulat. Banyak organisasi atau kelompok yang memprotes gagasan FDS ini dan salah satunya yakni Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi terbesar umat mulsim Indonesia.

Bukan karena anti dengan pendidikan namun FDS sendiri kini tak layak dipaksakan pelaksanaannya dalam waktu dekat ini. Alasan dikatakan seperti itu sangat banyak seperti anggapan kebijakan baik seharusnya dapat diterapkan oleh semua pihak serta disemua wilayah. Kemudian menyangkut kompetensi seorang guru, fasilitas dan FDS dianggap mengabaikan  situasi sosiologis serta undag-undang yang menyatakan jika pendidikan juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

Full Day School sepatutnya dilakukan penimbangan ulang dan sebaiknya tidak diterapkan di pendidikan Indonesia. Hal tersebut karena FDS dapat memebunuh partisiasi dari masyarakat untuk mengembangkan karakter dari anak-anak.

baca juga :  Berita Terkini : Angka Kekerasan Masih Tinggi, Full Day School Belum Layak Dijalankan !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here