KPK Terancam Dibekukan, Koruptor Bisa Bernafas Lega!

0
672
KPK
Copyright ©Jurnas

KPK Terancam Dibekukan, Koruptor Bisa Bernafas Lega!

Indowarta.com – Panitia Khusus (Pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan membekukan anggaran KPK dan Polri jika terus menolak menghadirkan Miryam S Haryani di angket. Jika hal itu benar terjadi pasti yang paling diuntungkan pasti koruptor.

Seperti yang keterangan tertulis yang diberikan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah, “Jika anggaran KPK dibekukan, sehingga tidak dapat bekerja maksimal, maka tentu pihak yg paling diuntungkan adalah para koruptor. OTT tidak mungkin lagi bisa dilaksanakan kalau anggaran dibekukan,”.

Selain itu penanganan kasus-kasus besar seperti kasus E KTP dan BLBI yang saat ini tengah ditangani juga terancam mangkrak. Begitupun dengan Polri, penanganan keamanan dan penegak hukumnya juga berisiko terhambat. Padahal tugas mereka tak hanya penanganan korupsi.

Baca Juga Jusuf Kalla Sebut Evaluasi Kinerja KPK Adalah Hal yang Wajar!

Febri menegaskan tidak mungkin aka nada yang senang dengan pembekuan anggaran kedua lembaga hukum ini kecuali pihak-pihak yang ingin kejahatannya tidak dibasmi sehingga penegak hukum tidak bisa bekerja.

Copyright ©okezone

Dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku, KPK memilah betul proses hukum dan politik. Karena itu merupakan respons atas pemanggilan MIryam oleh Pansus hak angket KPK juga disampaikan secara resmi beserta penjelasan landasan hukum.

Febri berharap, segala tindakan yang diambil bisa dilakukan dengan pertimbangan akal sehat dan ketenangan jiwa dalam bernegara. Selain itu aturan-aturan hukum tentu harus dihormati.

Sebelumnya, pansus hak angket KPK di DPR bereaksi keras atas pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menolak menjemput paksa Miryam S Haryani. Salah satu anggota pansus hak angket tersebut, Muhammad Misbakhun menyarankan DPR untuk membekukan anggaran KPK dan Polri untuk tahun 2018 nanti.

Baca Juga Mantan Menteri Gamawan Fauzi Kembali Diperiksa KPK Soal Kasus E KTP!

Misbakhun juga menyebutkan bahwa ususlannya telah dibahas di lingkup Pansus Hak Angket KPK yang mayoritas diisi anggota Komisi III. Dia menyebut bahwa seharusnya polisi menuruti permintaan Pansus soal jemput paksa Miryam lantaran diatur di UU MD3.

“Dalam hal ini ketika DPR ingin menggunakan haknya dengan melibatkan pihak kepolisian, kalau kepolisian kemudian masih memberikan tafsir-tafsir yang berbeda, tentunya DPR akan menggunakan hak-hak yang dipunyai DPR untuk melakukan pembahasan anggaran,” tegas politikus Golkar itu.

Misbakhun juga meyakini bahwa jika KPK dan Polri tak menuruti permintaan DPR soal Miryam, maka anggaran tahun 2018 bagi dua instansi tersebut akan dibekukan.

Baca Juga Tolak Hak Angket, Partai Demokrat Minta Jokowi Tambahkan penyidik KPK!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here