29 Perusahaan Ini Dilaporkan Soal Pembayaran THR!

0
683
Copyright ©Koran Madura

29 Perusahaan Ini Dilaporkan Soal Pembayaran THR!

Indowarta.com – Menjelang lebaran, hampir sebagian besar karyawan akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Namun tak semua perusahaan beres soal tunjangan tersebut. Pasalnya ada beberapa perusahaan yang belum memberikan tunjangan itu ke karyawan mereka.

Seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini. pasalnya sebanyak 29 perusahaan diadukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh karyawannya terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya lebaran 2017.

Perusahaan yang diadukan oleh karyawan tersebut berada di Kota Semarang, Boyolali, Surakarta, Sukoharjo, Pekalongan, Tegal, Blora, Demak, Kendal, Semarang dan Kudus.

Baca Juga Pemerintah Segera Cairkan THR dan Gaji Ke-13!

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Wika Bintang mengatakan bahwa hingga H-5 lebaran 2017, pihaknya telah menerima total 43 aduan dan 29 aduan diantaranya soal THR yang juga belum diberikan seusai ketentuan pemerintah yakni paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.

Copyright ©Kumparan

Menurutnya, semua aduan terkait keterlambatan pembayaran THR tersebut sudah ditangani oleh Disnakertrans Jateng. 19 aduan sudah selesai di mediasi, ada tujuh perusahaan yang akhirnya bersedia membayar THR sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan antara perusahaan dan karyawan.

Menurut Wika, jumlah aduan mengenai THR yang diterima Disnakertrans Jateng pada tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Karena tahun lalu tercatat sebanyak 20 aduan.

Baca Juga Jokowi Taken Peraturan Pemerintah Soal Pencairan THR dan Gaji Ke-13!

Ia kemudian menjelaskan bahwa ketentuan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6/2016 tentang THR Keagamaan Bagi Buruh di Perusahaan, dan Surat Edaran Menaker RI No.3/2017.

Menurutnya, jika suatu perusahaan tidak membayarkan THR sesuai dengan ketentuan, maka akan dikenakan sanksi, dan jika pembayaran tunjangan dilakukan usai lebaran, maka dikenakan denda sebesar 5 persen dari nominal THR yang menjadi hak pekerja.

Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk tetap membayarkan THR.

Denda tersebut akan dikelola serta dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama. Selain denda ada pula sanksi administrasi, pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.

Baca Juga Berita Terkini: Isu Tentang KJP Bisa Ditarik Tunai Untuk THR Tidaklah Benar!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here