Yusril Beri Saran Ke Jokowi Gunakan Hak Abolisi dalam Kasus Habib Rizieq Shihab!

0
550
Habib Rizieq Shihab
Copyright ©nasionalkompas

Yusril Beri Saran Ke Jokowi Gunakan Hak Abolisi dalam Kasus Habib Rizieq Shihab!

Indowarta.com – Kasus yang menjerat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab hingga kini belum tuntas dan justru membuat banyak pihak berkomentar. Seperti Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza mahendra yang mengatakan perlu adanya rekonsiliasi.

Yusril menilai perlu adanya rekonsiliasi antara pemerintah dengan Habib Rizieq Shihab serta dengan sejumlah aktivis yang dituduh melakukan upaya makar. Menurutnya dengan dilakukan hal ini untuk menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ungkapan Yusril ini disampaiakan usai menghadiri acara buka puasa bersama DPP Partai Bulan Bintang di Hotel Gran Sahid, Sudirman, Jakarta. Dia juga menuturkan sebenarnya semua ingin memajukan bangsa dan negara, tetpi jika berbeda pendapat menjadi hal yang wajar di negara demokrasi.

‘Saya yakin jika tokoh-tokoh semua ingin memjukan umat, bangsa dan negara. Jika mereka mengalami perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi’ ujarnya pada Rabu, 21 Juni 2017.

Habib Rizieq Shihab
Copyright ©nasionalkompas

Sebelum melakukan rekonsiliasi Habib Rizieq Shihab serta dengan sejumlah pihak perlu adanya hak abolisi. Yusril mengatakan sebelum rekonsiliasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya terrlebih dahulu menggunakan hak abolisi yang di milikinya terhadap kasus yang menjerat Habib Rizeq tersebut.

Sedangkan Abolisi sendiri merupakan hak yanag dimiliki oleh kepala negara dan dengan hak tersebut seorang kepala negara memiliki kewenangan untuk menghentikan pengusustan dan pemeriksaan suatu perkara. Cara ini dinilai lebih baik dibandingkan meminta pihak kepolisian menghentikan kasus yang telah ditanda tanganinya sendiri.

Jika penghentian pengusustan kasus Habib Rizieq dihentikan pihak kepolisian, tentunya akan membuat jajaran kepolisian malu karena belum bisa mengungkap kasus tersebut dan dianggap salah tangkap. Maka dari itu Yusril mengatakan melaui abolisi pemerintah berarti mengambil tindakan tepat dan baik karena tak mempermalukan pihak manapun.

‘Jika SP3 (surat penghentian penyidikan) diluncuran berarti polisi dianggap salah tangkap karena alat bukti tidak mencukupi. Namun jika dengan Abolisi, Porli mempunyai keyakinan jika bukti yang dikumpulkan cukup tetapi Presiden mempunyai kebesaran jiwa dengan tidak menuntuk mereka’ sambung Yusril.

Tetapi sepertinya saran yang berkaitan dengan kasus yang menjerat Habib Rizieq Shihab ini belum mendapatkan tanggapan. Yusril mengatakan jika saat ini pemerintah lebih fokus mengenai persoalan ekonomi dan beban poltik yang terjadi saat ini supaya bisa berkurang.

baca juga :  Habib Rizieq Shihab dan Pesan Untuk PKS!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY