Mendagri Diminta Turun Tangan Soal Pilkada 29 Daerah!

0
257
Copyright ©Harian Terbit

Mendagri Diminta Turun Tangan Soal Pilkada 29 Daerah!

Indowarta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Menteri Dalam Negeri mengawal proses penganggaran pengawasan Pilkada. Pasalnya hingga Rabu 21 Juni 2017, dari 171 daerah peserta Pilkada 2018, baru 29 daerah saja yang sudah menyetujuinya.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan di Kantor Bawaslu RI, Rabu (21/6), “Dari 29 itu, satu diantaranya sudah tanda tangan hibahnya, yaitu Provinsi Jawa Barat”.

Abhan juga menjelaskan, proses penganggaran yang tepat diperlukan agar program serta aktivitas pengawasan pilkada tidak terganggu. Tahapan dari pemilihan kepala daerah sendiri akan dimulai pada bulan Agustus mendatang.

Baca Juga Ridwan Kamil Umumkan Pendamping di Pilkada Jabar Bulan Depan!

Dari 149 daerah lainnya yang belum menyetujui, 31 daerah diantaranya bahkan sama sekali belum membahasnya. Diantaranya adalah Provinsi Papua, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lumajang, hingga Kota Palangkaraya. Sedangkan sisanya masih dalam proses pembahasan.

Copyright ©jejakrekam

Diketahui, saat ini pihaknya di pusat tengah melakukan advokasi terhadap daerah-daerah tersebut. karena jika tiak diantisipasi sejak awal, dikhawatirkan akan menghambat jalannya program dan tugas pengawasan.

Selain itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan, pelaksanaan pilkada 2018 akan terhambat. Sebab 29 dari 101 daerah belum mencairkan Naskan Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati oleh pemerintah daerah dan KPUD.

Baca Juga Jokowi Memang Beda Pendapat dengan JK di Pilkada DKI, Tapi tetap Akur!

Dia juga mengatakan, anggaran sangat diperlukan guna merekrut Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhambat. Menurutnya pembentukan PPK dan PPS juga membutuhkan biaya seperti transportasi panitia, menyediakan ruangan dan konsumsi untuk peserta.

KPUD  telah mengirimkan surat kepada 29 kepala daerah yang belum mencairkan NPHD. Menurutnya PPS dan PPK yang telah yang telah terpilih akan protes jika tidak diberi honor.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjajo Kumolo mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2018 tak akan terganggu. Dia yakin, NPDH di 29 daerah akan segera dicairkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya belum cairkan NPHD hanya masalah teknis.

Namun, kepala daerah tak isa mencairkan NPDH begitu saja. menurutnya pencairan tersebut membutuhkan waktu. Seblumnya Ketua KPU Puat Husni Kamil Manik meminta agar pncairan NPHD diselesaikan pada Selasa (21/6). Ia mengatakan anggaran Pilkada harus sesuai dengan NPHD.

Baca Juga Djarot Klaim Dirinya dan Ahok Pemenang Sejati Pilkada DKI!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY