Partai Demokrat Tak Tanggung Jawab Soal Anggaran Polri dan KPK diblokir!

0
4814
Partai Demokrat
Copyright©tribunnews

Partai Demokrat Tak Tanggung Jawab Soal Anggaran Polri dan KPK diblokir!

Indowarta.comPartai Demokrat sudah sejak awal menyampaikan jika pihaknya tidak setuju atau menolak usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka dari itu diungkapkan jika Demokrat tak akan tanggung jawab jika Panitia Khusus (Pansus) KPK ingin menahan anggaran KPK dan Polri.

Wakil ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto juga angkat bicara mengenai hak angket KPK ini. Dia juga mengatakan jika Partai Demokrat tak akan bertanggung jawab mengenai anggaran KPK dan Anggaran Polri yang bisa saja dicabut.

‘Jika dalam bahasa politik Partai Demokrat tidak akan bertanggung jawab mengenai apa keputusan dalam hak angket itu’ ujarnya saat ditemui di gedung DPR/MPR RI, Jakarta pada Kamis, 22 Juni 2017.

Dia menilai jika hak angket yang diusulkan Pansus Angket KPK tersebut adalah perbedaan antar fraksi DPR. Namun meskipun begitu Agus mengaku tetap menghargai perbedaan pandangan politik antar fraksi tersebut.

Hak Angket KPK
Copyright©detik

‘Perbedaan terjadi anar Fraksi DPR. Tapi kami juga ssngat menghargai perbedaan tersebut dan kami yakin yang melaksanakan hak angket itu juga mengharhgai kami’ ujar Agus.

Tetapi seperti yang disampaikan sekarang dan nanti Partai Demokrat akan secara konsisten menolak hak angket KPK tersebut. Hal itu sudah menjadi keputusan partai yang dipimpin oleh Prsdiden ke 6 RI mulai awal usulan pada sidang Paripurna berlangsung.

Agus yang juga Wakil Ketua DPR itu mengatakan jika dirinya sebagai anggota Partai Demokrat tidak akan memberikan tanda tangan atau menyetujui usulan penggunaan hak angket. ‘saya sebagai anggota partai tak akan berikan tanda tangan usulan hak angket dan saat Paripurna juga sudah ditetapkan sebagai hak angket DPR’ ujarnya

Sementara itu sebelumnya anggota Pansus Angket KPK, Misbakhun mengusulkan agar anggaran polri dan KPK ditangguhkan. Hal itu akan dilakukan karena KPK dan Polri dianggap tidak koorporatif serta tidak bisa membawa Miryam S. Haryani ke DPR terkait penyidikan kasus E-KTP.

Sebelumnya Partai Demokrat juga meinta agar KPK tidak dilemahkan mengenai hak angket. Demokrat juga meminta Presiden Joko Widodo supaya menambah jumlah penyidik lembaga antirasuah tersebut. Jokowi diminta untuk memberikan rahan kepada partai pendukung angket supaya menghentikan pengguliran hak angket.

baca juga : Tolak Hak Angket, Partai Demokrat Minta Jokowi Tambahkan penyidik KPK!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY