Hak Angket KPK Dilatar Belakangi Oleh Balas Dendam?

0
391
Hak Angket KPK
Copyright©detik

Hak Angket KPK Dilatar Belakangi Oleh Balas Dendam?

Indowarta.comHak Angket KPK kini tengah menjadi perdebatan baru dan hingga kini masih memanas dan diperdebatkan. Banyak pihak yang berkomentar mengenai dimunculkannya hak angket Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) saat ini.

Salah komentar mengenai Hak Angket KPK ini datang dari pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Fickar Hadjar. Dia menilai jika tetap dijalankannya hak angket KPK oleh DPR semakin menunjukan jika pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tersebut berlatar balas dendam.

Pengadaan hak angket ini menurut Fickar berlatar belakang balas dendam karena beberapa alasan. Angket tersebut dijalankan tanpa mendengarkan keterangan dari pihak KPK ataupun pihak-pihak lain yang terlibat kasus hukum dengan KPK seperti Miryam S Haryani yang diduga terlibat kasus E-KTP.

Fickar menuturkan jika balas dendam tersebut terkait dengan pengungkapan sejumlah nama yang terlibat dalam kasus korupsi KTP Elektronik (E-KTP) oleh KPK. Banyak dari nama-nama yang dikaitkan dalam kasus tersebut saat ini menduduki kursi anggota DPR. Bukan hanya anggota DPR yang dikaitkan bahkan Ketua DPR RI Setya Novanto juga disebutkan.

Copyright ©Koran Jakarta

Menurutnya jika DPR tetap menjalankan Hak Angket KPK itu menunjukan akan dilakukannya umpan balik kasus E-KTP. Fickar mengatakan seperti itu karena melihat dari ancaman yang keluar jika hak angket ini tidak berjalan atau KPK tidak korporatif.

‘Apa yang dilakukan DPR dengan tetap menjalankan Angket menunjukan feedback (umpan balik) terkait kasus E-KTP. Terlihat dari ancaman untuk menangguhkan budget anggaran KPK dan Polri serta itu sudah jelas jika balas dendam yang melatar belakanginya’ ujar Fickar saat ditemui pada Kamis, 22 Juni 2017.

Latar belakang balas dendam itu diprediksi jika DPR akan bertindak ekstrim dalam upaya melemahkan KPK. Salah satu upaya yang akan dilakukan nantinya yakni dengan mengupayakan lebih keras mengenai revisi Undang-Undang KPK. Fickar bukan hanya menilai jika KPK akan dilemahkan, dia beranggapan bisa saja nantinya DPR akan membubarkan KPK.

Hak Angket KPK  ini mengalami banyak penolakan dari sejumlah pihak bahkan sejumlah partai politik. Salah satunya yakni Partai Demokrat yang telah menyatakan jika akan menolak adanya hak angket oleh DPR tersebut.

baca juga : Tolak Hak Angket, Partai Demokrat Minta Jokowi Tambahkan penyidik KPK!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY