PKB Yakin Tak Ada Pembekuan Anggaran Polri dan KPK!

0
680
Copyright ©Media Indonesia

PKB Yakin Tak Ada Pembekuan Anggaran Polri dan KPK!

Indowarta.com – Wacana terkait dengan pembekuan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri muncul dari Pansus hak angket di DPRD menyusul permintaan kehadiran Miryam S Haryani. PKB yakin ancaman tersebut tidak akan benar direalisasikan oleh dewan.

Ancaman pembekuan anggaran Polri dan KPK ini menysul permintan pansus hal angket KPK di DPR agar Miryam dihadirkan untuk dimintai klarifikasi. Namun KPK menolak permintaan pansus tersebut untuk mendatangkan tahanannya.

Kemuian pansus hak angket di DPR meminta bantuan kepada Polri untuk menjemput paksa Miryam saat nanti diperlukan. Akan tetapi permintaan tersebut juga mendapatkan penolakan dari kapolri Jenderal Tito Karnavian.

WAJIB BACA :  KPK Buka Pelelangan Mobil dan Ponsel Hasil Rampasan Kasus Korupsi, Berminat?

Hingga akhirnya muncullah usulan dari anggota pansus hak angket kpk dari Fraksi Golkar, Misbakhun agar DPR melakukan pembekuan anggaran Polri dan KPK. Namun melalui Wasekjen PKB Daniel Johan, pihaknya yakin pembekuan anggaran Polri dan KPK tersebut tidak akan terjadi.

Copyright ©detik

Hingga kini PKB sendiri belum memutuskan apakan akan mengirimkan wakilnya ke pansus hak angket KPK. Diketahui, sebelumnya PKB menyatakan tegas menolak adanya hak angket yang diinisiasi oleh Komisi III DPR itu.

Daniel juga meyakini pihak kepolisian akan mendukung tugas-tugas pansus. Maka dari itu ia meminta agar pansus dan Polri bisa saling bekerja sama dan menyamakan presepsi terkait masalah ini.

Terkait dengan polemik ini, pansus hak angket KPK rencananya akan mengundang pihak Polri guna melakukan diskusi soal polemik mnjemput paksa Miryam S Haryani. Tito mengutus Wakapolri Komjen Syarifuddin untuk agenda yang masih belum ditentukan itu.

WAJIB BACA :  KPK Buka Pelelangan Mobil dan Ponsel Hasil Rampasan Kasus Korupsi, Berminat?

Tito sendiri sebelumnya juga telah memberikan penjelasan mengapa dia akan menolak permintaan pansus angket untuk menjemput politisi dari partai Hanura itu. Dia menyebut aturan soal penjemputan paksa dalam UU MD3 yang dijadikan pijakan Pansus Angket belum jelas.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah,  jika anggaran KPK dibekukan, tentu ada pihak yang diuntungkan yakni para koruptor. Hal itu karena pihaknya tidak dapat bekerja secara maksimal. Selain itu penanganan kasus besar seperti kasus  E KTP juga akan mangkrak.

Begitu juga bila pembekuan anggaran Polri benar dilakukan, makapenanganan keamanan dan penegak hukumnya juga beresiko terhambat. Padahal tugas mereka tak hanya menangani kasus korupsi.

Baca Juga KPK Terancam Dibekukan, Koruptor Bisa Bernafas Lega!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here