Usai Taksi Online, Ojek Online Akan Segera Di Regulasi Oleh Pemerintah?

0
238
Ojek Online
Copyright ©nsional kompas

Usai Taksi Online, Ojek Online Akan Segera Di Regulasi Oleh Pemerintah?

Indowarta.com – Kali ini selain taksi online pemerintah juga akan memberikan regulasi terhadap keberadaan Ojek Online. Pemerintah sendiri sudah memberlakukan Peraturan Menteri (PM) Nomor 26 Tahun 2017 mengenai revisi taksi online per 1 Jui 2017 kemarin.

Pelaksanaan ini diketahui merupakan salah satu lanjutan dari sejumlah poin yang sebelumnya telah diterapkan untuk menyetarakan bisnis taksi konvensional dengan taksi online. Setelah urusan dengan taksi online ini selesai kali ini muncul pertanyaan terkait tindakan pemerintah dalam mengatur jasa Ojek Online yang tengah menjamur saat ini yang diketahui masih tanpa kejelasan aturan.

Hal itu juga mengingatkan dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2019 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam aturan UU tersebut mengatakan jika sepeda motor tidak termasuk sebagai moda angkutan umum.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ikut angkat bicara mengenai permasalahan ini. Dia mengatakan jika terkait Ojek Online ini pihaknya akan melakukan pembahasan kembali dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mengenai Undang-Undang tersebut. Dia juga mengatakan jika DPR sudah setuju untuk melakukan pembahasan terkait hal tersebut.

Ojek Online
Copyright ©nsional kompas

‘Mengenai ojek online ini saya pikir perlu adanya pembiacaran mengenai UU yang mengaturnya terlebih dahulu. Akan kami lakukan pembahasan dan DPR juga sudah menyetujui akan dilakukan pembahasan ini’ ujar Menhub pada Senin, 5 Juli 2017.

Namun saat itu Menhub tidak menjelaskan mengenai kapan pastinya pembahasan UU itu akan dilakukan. Saat itu hanya dikatakan jika pihknya akan melakukan pembahasan sesegera mungkin dengan DPR.

Ojek berbasis online ini sendiri saat ini banyak digemari oleh pengguna angkutan umum di tanah air. Sedangkan jika dilihat dari segi keselamatan di jalan raya ojek online sendiri sangat menghiraukannya. Mulai dari cara berkendara, perilaku, hingga kondisi kendaraan sebelum dioperasikan.

Bahkan Ojek Online sendiri seharusnya memerlukan pembatas atau kuota karena dengan jumlah yang pengguna yang begitu banyak tak ubahnya seperti ojek pangkalan. Sedangkan menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Pudji Hartono pernah mengatakan jika nantinya akan dilakukan upaya aturan mengnai kejelasan angkutan ojek online. Hal ini seharusnya memang penting dilakukan karena selama ini kebijakan ditur pemerintah daerah sehingga tak adanya regulasi yang jelas mengenai transportasi umum yang satu ini.

baca juga : GoJek Dapatkan Suntikan Dana Lagi Dari China Tencent!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here