Kenapa RUU Pemilu Masih Buntu?

0
315
RUU Pemilu
Copyright ©detik

Kenapa RUU Pemilu Masih Buntu?

Indowarta.com – Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilihan Pemilu masih dalam pembahasan. Namun RUU Pemilu hingga kini masih berada ada jalan buntuk sebab belum adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR untuk menangani sejumlah isu krusial.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan pun ikut mengeluarkan pernyataan karena perdebatan yang tak juga selesai. Dia menghimbau agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dilibatkan dalam rapat konsultasi.

Seperti diketahui jika DPR sendiri memang mempunyai rencana untuk melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi. Rapat tersebut akan membahas RUU Pemilu sekaligus soal presidential threshold atau sering disebut ambang batas calon Presiden (Capres).

Dengan kehadiran MK menurut Taufik dapat dimintai masukan dan penjelasan atas putusan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif yang dilaksanakan secara serentak. ‘MK mungkin bisa memberikan masukan. Pilpres dan Pileg serentak sendiri kan keputusan dari MK, serta tak ada dalam Undang-Undang yang mengatur pemilu serentak’ ujarnya saat ditemui pada Selasa, 11 Juli 2017.

RUU Pemilu
Copyright ©mtronews

Maka dari itu menurutnya dalam rapat pembahasan RUU Pemilu ini perlu dihadirkan MK. Taufik menilai jika dalam rapat konsultasi MK dapat memberikan sejumlah masukan yang berkaitan dengan dasar dan pertimbangan pilpres dan pileg secara serentak.

Hal tersebut perlu dilakukan pasalnya saat ini banyak perbedaan tafsir yang muncul baik dari Pemerintah maupun DPR. Bahkan fraksi yang ada DPR pun juga tidak sepakat atau suara terkait dengan pemilu serentak yang ada di Indonesia.

‘Sekarang kan perbedaan tafsir banyak bermunculan antara Pemerintah ataupun DPR. Maka dari itu dilibatkan MK supaya dapat memberikan penjelasan sekaligus gambaran seperti apa teknis turunan putusan terkait dengan pilpres dan pileg yang akan dilakukan serentak’ ujar Taufik.

Taufik dengan ini berharap agar revisi RUU segera dilakukan karena dia khawatir jika deadlock di RUU Pemilu yang berkepanjangan menggangu pemilu yang akan berjalan. Pemrintah sendiri diketahui saat ini masih bersikukuh meminta ambang batas presiden di angka 20 hingga 25 persen. Namun hal tersebut membuat sejumlah pihak setuju dan nada pula yang tidak sependapat.

Sementara itu cukup diketahui jika pengambilan keputusan terkait isu krusial pada RUU Pemilu ini kembali ditunda pada Kamis, 13 Juli 2017. Hal itu dilakukan karena belum adanya kesepakatan dari pemerintah dan DPR.

baca juga : Motif Pembacokan Hermansyah Ada Kaitanya dengan Chat Habib Rizieq Shihab!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here