Kemenkumham Pantau Penerapan Antigratifikasi!

0
266
Kemenkumham
Copyright©blogspot

Kemenkumham Pantau Penerapan Antigratifikasi!

Indowarta.com– Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM semenjak tahun 2013 yang lalu telah menetapkan antigratifikasi. Ada surat edaran (SE) Irjen Kemenkumham nomor ITJ.UM.01.01-203 bertanggal 9 Desember 2013 tentang Anti-Gratifikasi di lingkungan kementerian yang kini dipimpin Yasonna H Laoly itu.

Pada saat ini Itjen Kemenkumham ini masihi terus memantau mengenai penerapan dari surat edarana tersebut. Salah satu caranya adalah degnan turun lagnsung ke lapangan. Sebagai contoh saja adalah Inspektur Wilayah II Itjen Kemenkumham yakni Nugroh yang telah mengunjungi kantor wilayah (kanwil) Kemenkumham di daerah sekaligus melakukan pemantauan kinerjanya.

Nugroho pada hari Selasa 11 Juli 2017 mengatakan “Kunjungan supaya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang bebas dari praktik-praktik gratifikasi”. Lalu Nugroho juga mencontohkan bahwa dirinya pada hari Jumat  7 Juli 2017 yang lalu telah mengunjungi kantor Imigrasi Kelas II Tasikmalaya. Menurut dirinya, kunjungan yang telah dilakukan itu sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan komitmen pemberantasan dan pencegahan korupsi lingkungan kerja Kemenkumham.

WAJIB BACA :  KPK Kembali Periksa Wali Kota Tegal!
Kemenkumham
Copyright©rimanews

Oleh sebab itu dinilai perlu sebuah langkah yang nyata untuk mewujudkna good govermance dan cean govermance melalui implementasi antikorupsi. Nugroho mengatakan “Salah satunya melalui Program Pengendalian Gratifikasi”.

Selain itu Nugroho juga telah memerintahkan bahwa jajaran Kemenkumham di daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, menjaga fasilitas yang sudah diberikan, serta memperbaiki hal yang masih dianggap kurang. Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa jangan sampai ada gratifikasi dan juga terdapat Pungutan Liar (pungli).

Lebih lanjut lagi bahwa Nugroho telah mengatakan bahwa upaya dari pengendalian gratifikasi di Kemenkumham ini memanglah memerlukan komitmen dari seluruh pegawai. Oleh sebab itu seluruh pegawai Kemenkumham ini harus menghindari praktif gratifikasi sehingga hal ini akan menciptakan harmoni.

WAJIB BACA :  KPK Kembali Periksa Wali Kota Tegal!

Gratifikasi sendiri memiliki arti yang luas. Dikutip dari laman resmi KPK, Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

baca juga : 

KPK Punya Bukti Ganjar Pranowo Ikut Terlibat Dalam Kasus E KTP!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here