Meski Ada 1000 KPK, Korupsi Akan Sulit Diatasi Kecuali . .

0
483
Copyright ©Kompas

Meski Ada 1000 KPK, Korupsi Akan Sulit Diatasi Kecuali . .

Indowarta.com – Romli Atmasasmita selaku pakar hukum pidana di Universitas Padjajaran (Unpad) menilai, pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dilakukan. Hal itu bertujuan untuk mencegah KPK melanggar hukum dalam memberantas korupsi.

Menurutnya korupsi tidak akan diberantas dimanapun. Seribu KPK pun tak akan mampu, kecuali dengan keadilan sosial. Hal itu dikatakan Romli saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus Hak Angket KPK, pada Selasa (11/7).

Selain itu, ia juga menyanggah pendapat yang mengatakan korupsi adalah sumber kemiskinan. Menurutnya, tidak ada penelitian yang mengatakan jika korupsi merupakan sumber kemiskinan, melainkan akibat dari banyak faktor, antara lain faktor pendidikan.

WAJIB BACA :  Mata Kiri Novel Baswedan Kini Sudah Bisa Digunakan Untuk Mendeteksi Warna Cahaya!

Romli juga mengkritik soal kewenangan penyadapan yang diberikan ke KPK. Menurutnya, perlu kembali melihat UU Tipikor, khususnya bab hukum acarake Tipikor tentang kewenangan masing-masing institusi dari ke-3 lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, KPK).

Febri-Diansyah
Copyrigth©Timlo.net

Ia menilai, lembaga pemberantasan korupsi selama ini hanya mengutamakan penindakan, padahal seharusnya juga dilakukan pencegahan. Maka dari itu menurutnya perlu pertimbangan pemerintah dan DPR supaya fungsi pencegahandikembalikan ke Ombudsman.

Tak hanya itu, Romli juga sempat mengungkapkan temuan aliran dana dari asing ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian dihibahkan kepada Indonesia Corruption Watsh (ICW).

Informasi juga didapatkan Romli dari mantan pelaksana tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Menjelang berakhirnya masa jabatan, Ruki mengaku ditagih donor tersebut.

WAJIB BACA :  Mata Kiri Novel Baswedan Kini Sudah Bisa Digunakan Untuk Mendeteksi Warna Cahaya!

Romli menambahkan, ada juga pos anggaran di KPK untuk jaringan komunitas anti-korupsi. Ia merasa heran mengapa Komisi III DPR sebagai mitra kerja KPK bisa menyetujui anggaran tersebut.

Namun tudingan Romli tersebut langsng dibantah tegas oleh pihak lembaga antikorupsi. Juru bicara KPK, Febri Diansyah juga menegaskan anggaran KPK berasal dari APBN. Sehingga terpantau sesuai mekanisme keuangan negara.

Febri juga menjelaskan mengenai alur pemberian dana hibah. Febri juga menganggap tudingan ini sekaligus sebagai momentum untuk melakukan klarifikasi.

“kalau dana hibah sebenarnya kan dimungkinkan menurut aturan hukum yang berlaku. Itu kan harus dibahas secara rinci saya kira. Bahwa banyak sekali tuduhan sekarang satu per satu bisa klarifikasi dan kita jelaskan.” Ungkap Febri.

Baca Juga KPK Punya Bukti Ganjar Pranowo Ikut Terlibat Dalam Kasus E KTP!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here