Jalan Panjang Sekaligus Terjal Menuju Pembubaran HTI!

0
281
HTI
Copyright©Panjimas

Jalan Panjang Sekaligus Terjal Menuju Pembubaran HTI!

Indowarta.com – Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap wacana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Presiden Jokowi dikabarkan telah menekan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Perppu tersebut muncul sebagai salah satu cara pemerintah guna membubarkan ormas yang dinilai anti Pancasila. Menurut keterangan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, Peppu pembubaran Ormas itu akan disampaikan langsung oleh menko Polhukam Wiranto pada Rabu (12/7).

Wacana pembubaran HTI berawal saat Wiranto memberikan pernyataan pers di kantornya pada 8 Mei 2017 lalu. saat itu ia memaparkan tiga alasan pembubaran oramas yang dinilai anti Pancasila itu. tiga alasan itu diantaranya:

Baca Juga Alasan Hukum Pembubaran HTI!

Pertama,  sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

HTI
Copyright©radarbanyumas

Ketiga, aktivitas yang dilakukan oleh HTI dinilai telah menibulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, dan membahayakan keutuhan NKRI. Pembubaran itu kini sepertinya dipercepat.

Tampak, pemerintah memutuskan untuk merealisasikan wacana pembubaran HTI melalui penerbitan Perppu. Menurut Wiranto, penerbitan Perppu untuk membubarkan ormas tidak menyalahi aturan hukum dan dinilai lebih cepat dibanding melalui mekanisme yang diatur dalam UU Ormas.

Langkah itu dilakukan karena pemerintah memandang perlu untuk segera mempertahankan keamanan dan ketertiban negara yang sedang membangun.

Baca Juga Berita Terkini: HTI Tunjuk Yusril Sebagai Pengacara, Begini Komentar Mendagri!

Menurutnya, HTI satu gerakan dakwah tapi dalam dakwahnya itu substansinya mengandung gerakan politik dan gerakan politik yang dianut tidak bisa menghindari istilah khalifah.

Selain itu ia juga menyebutkan bahwa konsep khalfah adalah konbsep berupaya untuk meniadakan konsep negara bangsa. Dalam perkembangannya di Tanah Air, menurutnya HTI menjadi gerakan politik yang mempengaruhi opini publik untuk mengganti NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan konsep khalifah.

Sementara itu, mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kejagung menyarankan agar diterbitkan Peppu untuk mempercpat upaya pembubaran. Diketahui, beberapa waktu belakangan, sejumlah ormas Islam kembali mendesak pemerintah agar segera merealisasikan rencana pembubaran HTI.

Di sisi lain, HTI sendiri menentang langkah pemerintah menerbitkan Perppu Pembubaran Ormas. Menurut juru bicara HTI, Ismail Yusanto, pihaknya akan bertemu dengan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum HTI, guna melawan langkah pemerintah tersebut.

Baca Juga GP Ansor Pertanyakan Langkah Pemerintah Soal Pembubaran HTI!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here