Menkopolhukam Wiranto Bacakan Perppu 2/2017 Soal Ormas!

0
447
Perppu 2 /2017
Copyright©merdeka

Menkopolhukam Wiranto Bacakan Perppu 2/2017 Soal Ormas!

Indowarta.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 telah diterbitkan Pemerintah melaui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Perppu 2 /2017 ini mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

Perppu 2 /2017 ini sendiri juga telah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widood (Jokowi) pada Senin, 10 Juli 2017. Dalam peraturan tersebut untuk mengantisipasi kegiatan ormas yang dinilai mengancam bangsa dan negara dengan seringnya menimbulkan konflik.

Hal ini juga dijelaskan oleh Menkopolhukam Wiranto saat jumpa pers di kantornya, di Jakarta Pusat pada Rabu, 12 Juli 2017. ‘UU Nomer 17 tahun 2013 dianggap tidak memadai sebagai sarana untuk mencegah ideologi di bangsa ini yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945’ ujarnya.

Wiranto juga mengatakan jika aturan mengenai ormas yang sudah ada dianggapnya lemah dari segi substansi. Mulai yang berkaitan dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum dalam aturan UU 17/13 sanagat lemah.

Perppu 2 /2017
Copyright©tempo

Menurutnya UU Nomer 17 tahun 2013 tidak memiliki asas hukum administrasi copontratrio actus. Wiranto mengatakan yakni bahwa lembaga yang mengeluarkan surat izin atau menegsahkan ialah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang penuh mecabut dan membatalkan izin tersebut.

Wiranto sendiri hari ini membacakan Perppu 2 /2017 yang nantinya siap untuk menindak organisasi kemasyarakatan atau ormas. Namun dirinya belum mengumumkan ormas seperti apa yang akan ditindak melaui Perppu ini.

Kewenangan mencabut izin suatu ormas sendiri pada Perppu menyebutkan berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Perppu ni sendiri sebelumnya telah diteken dan disetujui oleh Presiden Jokowi.

Sedangkan penyusunan Perppu 2 /2017 ini sendiri mempunyai kaitan kuat dengan upaya membubakan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Peraturan ini dinilai sebagai jalan cepat untuk membubarkan HTI karena pembubaran sendiri dinilai rumit dan membutuhkan mekanisme yang lama.

Pihak HTI sendiri sempat berinteraksi menjelang penerbitan Perppu pembubaran ormas ini. Reaksi tersebut di sampikan langsung oleh juru bicara HTI Ismail Yusanto dengan mengatakan jika pihaknya akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika Perppu tersebut memang diadakan untuk memebubarkan HTI.

baca juga : Jokowi Sudah Tanda Tangani Perppu Pembubaran Ormas?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here