Jika Bubarkan Ormas, Pemerintah Wajib Lakukan Hal Ini!

0
467
Copyright ©Kompas

Jika Bubarkan Ormas, Pemerintah Wajib Lakukan Hal Ini!

Indowarta.com – Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan resmi ditrbitkan. Dengan penerbitan itu, kini pembubaran ormas yang dianggap menyimpang dari haluan negara pun kian mudah, tanpa melalui jalur pengadilan.

Harist Abu Ulya yang merupakan peneliti dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) berpendapat, seiring dengan pembubaran organisasi masyarakat, menurutnya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dampak dari kebijakan tersebut.

Paling tidak, ada kewajiban untuk melindungi sekaligus membina mantan anggota, kader, hingga pimpinan ormas yang dibubarkan. Perlindungan yang dimaksud yakni mncakup penghormatan asat hargha diri dan kewibawaan, mencegah tindak diskriminatif dan penerimaan sebagai warga negara yang tidak memiliki cacat hukum.

Apabila pemerintah tidak melakukan hal itu, Harist yakin nantinya pemerintah semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Pasalnya, Perppu Ormas sangat mungkin dimaknai sebagai pembungkaman terhadap gagasan yang dianggap berpotensi berseberangan dengan pemerintah.

Copyright ©Kompas

Di sisi lain, perkembangan pergerakan politik semakin tak terkendali dan gagasan mereka akan semakin tak terindentifikasi secara dini. Karena gerakan ideologis yang tak pernah mati akan mnelahirkan babak baru suburnya organisasi tanpa bentuk dengan pemikiran dan perjuangan ideologis yang tetap sama.

Perppu Ormas diteken oleh Presiden Jokowi pada Senin, 10 Juli 2017 lalu untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Sebab, Peppu itu mengatur beberapa ketentuan Ormas yang belum diatur di UU Ormas.

Diantaranya yakni perluasan definisi mengenai ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, penyederhanaan mekanisme pembubaran ormas dan penambahan ketentuan pidan bagi ormas yang dianggap menyimpang dari ketentuan.

Pengumuman diterbitkannya Perppu tersebut dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kantornya pada Rabu (12/7). Ia mengatakan, setidaknya ada dua alasan yang menjadi kekurangan UU Ormas, Sehingga dianggap tiak lagi memadai.

Di sisi lain, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggugat Perppu tersebut. Kuasa Hukum HTI, Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan, gugatan itu akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bersama sejumlah ormas sebagai pihak penggugat.

Gugatan itu bertujuan untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur kewenangan pemerintah dalam mencabut status badan hukum dan membubarkan organisasi masyarakat.

Menurutnya, dalam Perppu itu ada beberapa pasal yang bersifat karet, tupang tindih dengan peraturan hukum lain dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Baca Juga: Menkopolhukam Wiranto Bacakan Perppu 2/2017 Soal Ormas!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here