PBNU Persilahkan HTI Ajukan Judicial Review Soal Perppu Ormas!

0
298
PBNU
Copyright©beritaterbaru

PBNU Persilahkan HTI Ajukan Judicial Review Soal Perppu Ormas!

Indowarta.com – Kali ini Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj ikut menaggapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang ormas. PBNU akan mempersilahkan jika organisasi Hizbut Tahrir Indoensia (HTI) akan mengajukan judicial review.

Judical Rivew sendiri merupakan uji materi Perppu tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Ketua PBNU, Said Aqil saat ditemui di Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu, 16 Juli 2017.

‘Silahkan saja kalau mengajukan (judicial rivew). Tapi perlu diketahui jika kami NU sudah sepakat mendukung keluaran Perppu bersama dengan 14 organisasi lainnya’ ujarnya.

Said sendiri menilai jika organisasi HTI telah melangar peraturan yang ada di Indoneisa yakni mereka tak menjadikan Pancasila sebagai dasar pemikiran. Bahkan HTI sendiri justru menargetkan adanya khalifah di Indonesia. Tercatat hingga saat ini organisasi yang dianggap bertentangan ini sudah mendapatkan penolakkan dari 21 negara.

PBNU
Copyright©nasionalkompas

PBNU mengatakan jika sejumlah negera yang menolak adanya HTI diantaranya Bangladesh, Pakistan dan masih bayak lagi. ‘Mereka menginginkan adaya khalifah di Indonesia bahkan hingga ke Malaysia dan Filiphina. Padahal semua negara sudah menyatakan penolakan terhadap organisasi ini seperti Bangladesh dan Pakistan’ ujar Said.

Terkait dengan disetujuinya Perppu oleh NU ini karena HTI merasa jika peraturan yang dikeluarkan tersebut tidak tepat. HTI sendiri sebelumnya menegaskan akan mengajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan tersebut akan disampaikan oleh kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra. Menurut keterangan yang disampaikan oleh juru bicara HTI Ismail Yustanto ketika ditemui di kantor DPP HTI, Jakarta mengatakan jika uji materi Perppu tersebut akan diajukan hari Senin, 17 Juli 2017.

‘Iya benar uji materi akan diajukan hari Senin, 17 Juli 2017 ke MK. Kita maju saja dengan pembelanya nanti Profesor Yusril’ ujar Ismail.

Sementara itu PBNU justru mempersilahkan jika memang pihak HTI ingin melayangkan uji materi Perppu ormas ini. Sedangkan Yusril sebagai kuasa hukum HTI kembali menegaskan jika pihaknya akan melakukan perlawanan dengan uji materi Perppu dengan melihat apakah peraturan tersebut sah dan sesuai hukum atau tidak.

baca juga :  HTI Berencana Gugat Ke MK Soal Perppu 2/2017 Soal Ormas!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here