Yusril Tanggapi Pernyataan Pemerintah Soal Perppu Ormas!

0
384
Perppu Ormas
Copyright©blogger

Yusril Tanggapi Pernyataan Pemerintah Soal Perppu Ormas!

Indowarta.com – Sebelumnya dikabarkan jika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan melayangkan gugatan terhadap Peraturan Pengganti Undang-Undnag (Perppu) Ormas. Pihak Istana sendiri menyebutkan jika organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak terima dibubarkan lewat Perppu Ormas ini dapat menggugatnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sedangkan Pengacara HTI, Yusril Ihza menuturkan jika logika yang dikatakan oleh pemerintah tak masuk akal. Menurutnya pembuatan peraturan tersebut tak sesuai karena Perppu sendiri sianggap justru memberikan dasar terkait pembubaran HTI yang akan dilakukan pemerintah.

Benar ormas yang dibubarkan bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Namun yang kita masalahkan mengenai Perppu itu yakni peraturan itu sewenang-wenang dan peratuan tersebut dijadikan dasar pemerintah membubarkan ormas dengan seenaknya sendiri’ ujar Yusril saat ditemui pada Minggu, 16 Juli 2017.

Yusril pun mengatakan jika dirinya heran dengan pernyataan pemerintah tersebut dan menurutnya saat ini hal apapun bisa dibawa ke pengadilan. ‘Aneh sekali yang dilakukan pemerintah, sekarang apa sih yang nggak bisa digugat ke pengadilan?’ ujarnya sambil tertawa.

Perppu Ormas
Copyright©Nasionalkompas

Dengan diluncurkannya Perppu Ormas untuk membubarkan HTI ini, Yusril mengaku tak akan tinggal diam. Dia sebagai kuasa hukum HTI akan melancarkan perlawanan untuk membatalkan peraturan pemerintah tersebut. Jika HTI nantinya tetap dinyatakan dibubarkan maka pihaknya akan ke PTUN untuk melakukan uji materi Perppu.

‘Jika memang terjadi kami akan melakukan perlawanan Perppu ke MK. Jika benar HTI dibubarkan berdasrkan Perppu, maka kami akan mengajukan gugatan ke PTUN meskipun berat. Dikatakan berat karena itu akan memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk membubarkan ormas’ ujarnya.

Yusril mengatakan jika Perppu Ormas penganti UU nomer 17/2013 ini merupakan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dia menganggap jika pihak Istana aneh dalam cara berpikir dan dia menganggap dengan peraturan ini berarti apapun bisa dibawa ke pengadilan.

Sementara itu Yusril sendiri rencananya akan mengajukan judicial review atau uji mareri Perppu Ormas ke Mahkamah Konnstitusi. Dikatakan jika gugatan tersebut akan disampaikan pada Senin pagi, 17 Juli 2017.

Perppu nomer 2 tahun 2017 ini kini menjadi polemik tersendiri di pemerintahan Indoensia dan peraturan ini dinilai sebagai bentuk otoriter pemerintah. Namun Teten Masduki selaku Kepala Staf Kepresidenan membantah jika Perppu ini diluncurkan untuk kesewenangan pemerintah.

baca juga : PBNU Persilahkan HTI Ajukan Judicial Review Soal Perppu Ormas!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here