Pemerintah Hapuskan Badan Hukum Ormas HTI Hari Ini!

0
206
HTI
Copyright©inilah

Pemerintah Hapuskan Badan Hukum Ormas HTI Hari Ini!

Indowarta.com – Kementerian Hukum dan HAM (Kemnkum HAM) hari ini Rabu, 19 Juli 2017 akan mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan disampaikannya pencabutan badan hukum ini dipastikan HTI tidak akan ada lagi di Indonesia.

Pengumuman ini akan dilakukan langusung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Mengenai pernyataan akan diumumkannya pencabutan badan hukum ormas HTI ini sebelumnya telah disampaikan oleh Humas Kementerian Hukum dan HAM Fitriadi Agung Prabowo.

‘Iya hari ini akan dilakukan pencabutan badan hukum. Pengumumna akan disamapikan langsung oleh menteri Menkum HAM’ ujarnya pada Rabu, 19 Juli 2017.

Rencananya penguman pencabutan status badan hukum HTI akan dilakukan pada hari ini sekitar pukul 10.00 WIB. Pengumuman akan dibacakan Yasonna di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta.

HTI
Copyright©radarbanyumas

Terkait hal ini belum diketahui dengan pasti apakah pihak HTI akan diundang dalam pembacaan pengumuman ini atau tidak. Seperti diketahui pebubaran ormas ini dilakukan oleh pemrintah setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Perppu tersebut mengatur tentang pembubaran  ormas atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam penjelasan Perppu Ormas itu sendiri menjadi dasar pemerintah melakukan pencabutan badan hukum yang dimiliki oleh HTI.

Pemerintah menilai jika kelompok masyarakat yang satu ini mempunyai tujuan berbeda dan dianggap bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dikatan jika HTI menginginkan beridirinya negara khilafah di Indoenisa dan menentang keras adanya Pancasila.

Sementara itu mengenai pencabutan badan hukum ini juga dijelaskan oleh Diriktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenhumham, Freddy Harris. Dia menyatakan jika hal ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut dari penerbitan Perppu Ormas yang secara administarsi negara sudah disepakati.

‘Secara administrasi taat negara, kelompok tertentu atau ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum nantinya’ ujar Freddy.

Sedangkan HTI sendiri menurut Freddy meskipun dalam AD/ART teah mencatumkan Pancasila sebagai idelogi untuk badan hukum pekumpulan, namun fakta yang ada dilapangan menunjukan lain. Kelompok ini melakukan kegiatan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI sehingga pemerintah terpaksa membubarkannya.

baca juga : HTI Galang Dukungan Tolak Perppu Ormas!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here