Harapan KPK Menjelang Vonis Kasus E KTP!

0
352
Kasus E-KTP
Copyright©detik

Harapan KPK Menjelang Vonis Kasus E KTP!

Indowarta.com – Sidang kasus korupsi penggandan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik akan segera di gelar. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menggelar sidang vonis dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus tersangka Imran dan Sugiharto dalam Kasus E KTP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai harapan besar dilakukannya sidang yang kedua kasus E-KTP ini. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah ketika dimintai keterangan oleh wartawan.

‘Kami tentunya beharap besar pada putusan pada persidangan besok, Pada putusan persidangan besok akan semakin mengungkap Kasus E KTP’ ujarnya pada Rabu, 19 Juli 2017.

Maka dari itulah KPK menaruh harapan besar pada persidangan yang akan digelar hari ini Kamis, 20 Juli 2017. Fakta-fakta persidangan inilah yang nantinya diharapakan dapat menggali lebih dalam kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat ini. Seperti diketahui jika sejumlah tersangka pun sudah ditetapkan melelui persidangan Imran dan Sugiharto sebelumnya.

Kasus E-KTP
Copyright©liputan6

Salah satu orang yang ditetapkan menjadi tersangka Kasus E KTP paling terakhir sebelum dilakukannya sidang kedua ini yakni anggota DPR Markus Nari. Selain itu sudah terlebih dahulu terkuak dan ditetapkan menjadi tersangka sejumlah pejabat yang menduduki penting di lembaga legislatif seperti halnya penetapan tersangka Ketua DPR, Setya Novanto.

Imran dan Sugiharto sendiri telah diyakini secara sah oleh jaksa telah melakukan korupsi dalam proyek E-KTP yang berilai Rp 5,9 triliun. Kedua mantan pejabat Kemendagri itu diyakini telah memeperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporsi dalam proyek E-KTP yang merugikan negara hingga Rp, 2,3 triliun.

Jaksa kala itu meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor supaya menjatuhkan hukuman kepada Imran selama 7 tahun penjara serta denda 500 juta dan untuk Sugiharto 5 tahun penjara serta denda Rp 400 juta. Tak hanya itu jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Imran dan Sugiharto.

Untuk Imran uang penganti senilai 273 dollar AS atau Rp 2 miliar dan 6.000 dollar AS dan harus dibayar minimal dalam waktu 1 bulan. Jika tidak maka harta benda Imran akan dirampas dan jika harta benda tidak ada maka diganti dengan hukuman 2 tahun penjara.

Sedangkan tersangka Sugiharto yang ikut terlibat Kasus E KTP diminta untuk mengganti uang sebesar Rp 500 juta dalam waktu 1 bulan. Jika tidak dapat membayarnya maka harta benda akan dirampas dan jika tidak mempunyai harta benda maka akan diganti dengan hukuman 1 tahun penjara.

baca juga : Menolak Mundur Dari Ketua DPR, Apa Maksudnya Setya Novanto?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here