HTI Akan Ajukan Gugatan Ke PTUN Usai Resmi Dibubarkan!

0
371
Ismail
Copyright©tribunislam

HTI Akan Ajukan Gugatan Ke PTUN Usai Resmi Dibubarkan!

Indowarta.com – Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kini telah resmi dibubarkan dengan pencabutan status badan hukum oleh Kemenkum HAM. Tak hanya itu, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ormas ini pun dilarang.

Menanggapi pembubaran itu, ormasi tersebut akan melakukan perlawanan hukum degan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal tersebut disampaikan sendiri oleh juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto.

Saat dikonfirmasi terkait kapan pihak ormas tersebut bakal mengajukan gugatan terkait dengan pencabutan status badan hukum tersebut, Ismail hanya memberikan jawaban singkat saat menanggapi pertanyaan itu. “Segera ya,” ungkapnya.

Seperti yang telah diketahui, pemerintah melalui Kemenkum HAM menjelaskan alasan pencabutan badan hukum tersebut. Hal itu dilakukan guna menjaga keutuhan NKRI.

Kemenkum HAM juga menyebut pembubaran ini didasari data dan fakta yang ada. Namun sayangnya data dan fakta yang menjadi alasan pembubaran tidak dijabarkan.

HTI
Copyright©radarbanyumas

Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemekum HAM, Freddy Harris menegaskan pencabutan itu berdasarkan data. Selain itu, telah dilakukan juga koordinasi dengan seluruh pihak yang berada di bawah Kemenkum HAM.

Selain itu, pemerintah juga membuka pintu lebar kepada HTI untukmenempuh jalur hukum jika merasa keberatan dengan keputusan tersebut. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, setelah resmi dibubarkan, polisi juga memastikan seluruh kegiatan yang mengatasnamakan HTI juga dilarang. Jika ada massa yang tetap melakukan kegiatan seperti unjuk rasa di bawah bendera Hizbut Tahrir, polisi tak segan mengambil langkah tegas.

Pengajuan gugatan ke PTUN itu seblumnya juga sempat dikatakan oleh pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji. “Keberatan HTI data menggunakan upaya hukum ke PTUN,” ujarnya.

PTUN sendiri berfungs memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Selain mengajukan upaya melalui PTUN, ormas tersebut juga dapat mengajukan proses uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sedangkan terkait pembubaran itu, dia berpendapat pemerintah telah melakukan tindakan tegas. Hal itu karena telah menindak ormas yang dinilai bertentangan dengan pancasila.

Sementara itu, HTI menilai pencabutan badan hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan. Pembubaran ormas ini sebelumnya memang telah dibahas hingga kini telah resmi dibubarkan.

Baca Juga Pemerintah Resmi Bubarkan HTI!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here