Berita Terkini: Uji Materi Perppu Ormas Terus Dilakukan Pasca HTI Dibubarkan!

0
925
Perppu Ormas
Copyright©tmpo

Berita Terkini: Uji Materi Perppu Ormas Terus Dilakukan Pasca HTI Dibubarkan!

Indowarta.com– Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Indonesia yakni Ismail Yusanto ini telah mengatakan bahwa setelah pencabutan badan hukum organisasinya ini masih menimbulkan pro dan kontra mengenai legal standing dari permohonan uji materi terhadap uji mater Perppu Nomor 2 tahun 2017.

baca juga : HTI Akan Ajukan Gugatan Ke PTUN Usai Resmi Dibubarkan!

Memang ada beberapa pihak yang telah menyatakan bahwa otomatis hak itu hilang setelah pencabutan status hukum. Ismail di Jakarta pada hari Kamis 20 Mei 2017 ini telah mengatakan bahwa beberapa pakar hukum telah berpendapat bahwa pada saat ini posisi HTI memang lebih kuat lagi jika status hukumnya dicabut.

Menurut Ismail,  jika memang hak konstitusional dari HTI ini juga hiang setelah adanya pencabutan status hukum, malah judicial review Perppu Ormas masih akan tetap terus berjalan. Ismail telah mengatakan bahwa tidak hanya HTI saja yang telah mengajukan uji materi.

Perppu Ormas
Copyright©kompas

Ismail mengatakan bahwa terkait dengan pencabutan status badan hukum ini, HTI akan melakukan pengajuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengkajian lagi dilakukan bersama dengan kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra. Ismail mengatakan “Penyusunan dokumen saat ini lagi berlangsung sebelum diajukan”.

baca juga : Pemerintah Hapuskan Badan Hukum Ormas HTI Hari Ini!

Ismail menilai bahwa di dalam waktu yang dekat ini pengajuan PTUN itu akan dilakukan. Untuk kepastian pengajuan tersebut akan menunggu SK pencabutan status hukum HTI terlebih dahulu. Ismail mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masihi belum menerima surat tersebut.

Menurut Freddy, pada  hari rabu 19 Juli 2017 kemarin sudah dilakukan pencabutan SK oleh pemerintah. Pemerintah telah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 tahun 2017. Freddy di Gedung Sentra Mulia, Kementerian Hukum dan HAM, Rasuna Said, Jakarta Selatan pada hari Rabu 19 Juli 2017 telah mengatakan “Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI”.

Freddy telah menyebutkan bahwa HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan Nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.

baca juga : 

Ketika Akun Instagram DPR Unggah Kerjaanya KPK ‘Nguping’!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here