4 Fraksi yang Walkout Tolak Voting RUU Pemilu!

0
422
Copyright ©Kompas

4 Fraksi yang Walkout Tolak Voting RUU Pemilu!

Indowarta.com – Rapat pripurna yang menentukan nasib isu krusial dalam Rancangan Undang Undang Pemilu (RUU Pemilu) berujung aksi walk out yang dilakukan oleh sejumlah fraksi. Anggota fraksi Gerindra, Demokrat, PKS, PAN menolak jika keputusan diambil melalui voting yang dilakukan pada Kamis malam 20 Juli 2017.

Aksi walk out itu bermusa saat penentuan waktu untuk melakukan voting itu sendiri. Penyebabnya yakni peserta paripurna masih terpecah pada kubu yang ingin segera mengambil keputusan , dan kubu yang ingin menunda pembahasan hingga 24 Juli mendatang.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan rapat yang diadakan di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen mengatakan kalau ada baiknya jika ditentukan per fraksi, sehingga ada pandangan soal waktu pengambilan keputusan.

Penentian waktu itu akhirnya dilakukan secara terbuka dengan perhitungan secara manual seluruh fraksi. Dan hasilnya sebanyak 322 peserta rapat setuju jika voting segera dilakukan. Sementara 217 orang dari fraksi Gerindra, democrat, PAN dan PKS yang mengambil keputusan berbeda, kalah suara.

Skretaris Fraksi PAN Yandri Susanto mewakili pihaknya saat akan beramjakdri ruangan mengatakan,”Silahkan ambil keputusan, kami atas nama fraksi PAN untuk tahapan berikutnya menyatakan tak akan ikut”.

Copyright ©Kompas

Langkah PAN itu kemudian diikuti oleh tiga fraksi oposisi pemerintah. Fadli Zon yang menajdi bagian dari Gerindra pun memutuskan walkout, dan menyerahkan palu kepemimpinan sidang kepada Ketua DPR Setya Novanto.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang berasal dari fraksi PKS memutuskan untuk tidak ikut walk out, meski dirinya memiliki pandangan yang berbeda dengan keenam fraksi yang tersisa. Jika enam fraksi yang tersisa itu memilih paket A dalam opsi RUU Pemilu, Fahri mengaku lebih memilih paket B.

Rapat paripurna RUU Pemilu berakhir pada pengambilan keputusan dari enam fraksi di DPR. RUU Pemilu pun disahkan menjadi UU dengan mengadopsi paket A, yang berisi ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 atau 25 persen.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengikuti pengesahan UU Pemilu tersebut juga sempat memberikan sambutan. Menurutnya, UU Pemilu tersebut menjadi landasan hukum pemerintah dan seluruh partai politik terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 mendatang.

Baca Juga Berbagai Isu Soal RUU Pemilu yang Akan Diputuskan Hari Ini!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here