Saat PAN ‘Nakal’ Dan Menentang Presiden Jokowi!

0
1225
PAN
Copyright ©metrotvnews

Saat PAN ‘Nakal’ Dan Menentang Presiden Jokowi!

Indowarta.com – Lagi-lagi PAN mengambil jalan yang berbeda dengan pemerintah dalam pembahasan isu krusial. Pasalnya partai yang diketuai oleh Zulkifli Hasan itu mengambil sikap yang bertentangan dengan pemerintah.

Serta partai koalisi pendukung Pesiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penentuan RUU Pemilu yang sudah diketuk jadi Undang-Undang.

Sikap ‘nakal’ dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu telah ditunjukkan PAN sejak awal. Di pasal soal ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold RUU Pemilu, keinginnan pemerintah agar angka 20-25 persen juga tak dituruti PAN.

Sebaliknya, Partai Amanat Nasional justru ingin meniadakan ambang batas. Kendati demikian, bukan berarti partai tersebut kukuh ingin meniadakan ambang batas capres, yang artinya bertolak belakang dengan keinginan pemerintah. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan sempat membuka opsi lain soal itu tersebut.

WAJIB BACA :  Apa yang Bisa Dilakukan Indonesia dan Presiden Jokowi Untuk Yerusalem?

“presidential thresholditu kan mestinya karena putusan MK  kan nggak ada lagi itu. Tapi andai kata mau ada itu, ya sama seperti parliamentary threshold,” ujar Zulkifli pada Mei lalu.

Copyright ©detik

Bahkan pihaknya juga sempat membuka opsi angka PT sebesar 10 persen untuk jadi jalan tengah. Pembahasan alot mengenai ambang batas pencalonan presiden pun tak kunjung menemui titol trang di DPR waktu itu.

Sebagai partai pendukung pemerintah, PAN tak menunjukkan gelagat mengkuti keinginan PDIP cs. Hingga kahirnya Kamis 20 Juli 2017 kemarin, pembahasan RUUpemilu masik ke paripurna untuk diambil keputusan. Debat soal ambang batas itu juga masih tak  menemui ujungnya.

Akan tetapi, PAN sempat membuka peluang ikut opsi pemerinyaj dengan datu syarat. Fraksi PAN ingin metode konversi suara di UU Pemilu menjadi kuota hare. Sebelum disahkan, seluruh fraksi di DPR UU Pemilu menggelar lobi sebanyak dua kali.

WAJIB BACA :  Apa yang Bisa Dilakukan Indonesia dan Presiden Jokowi Untuk Yerusalem?

Forum paripurna tersebut menyepakati pemilihan voting isu UU Pemilu termasuk ambang batas pencalonan presiden. Seluruh fraksi pendukung pemerintah Jokowi-JK, sepakan voting malam itu. namun lagi-lagi, PAN membangkan dan memilih walk out dengan Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Aksi walk out itu tak mengubah keputusan rapat yang akhirnya menahkan UU Pemilu. Sikap PAN itu mendapat kritik tegas dari NasDem. Bahkan NasDem meminta Jokowi untuk mengevaluasi kursi kabinet kerjanya yang diisi oleh menteri dari PAN, yank menpan RB Asman Abnur.

Jokowi memang belum memberikan respon terkait beda sikap yang diambil PAN di pembahasan UU Pemilu. Namun soal isu UU Pemilu itu Jokowi sudah menyampaikan keinginananya.

Baca Juga Berbagai Isu Soal RUU Pemilu yang Akan Diputuskan Hari Ini!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here