UU Pemilu Akhirnya Disahkan, Presidential Treshold Dipatok 20-25 Persen!

0
342
Presidential Treshold
Copyright©nasional kompas

UU Pemilu Akhirnya Disahkan, Presidential Treshold Dipatok 20-25 Persen!

Indowarta.com – Rancangan Undang Undang (RUU) Pemiliha Umum (Pemilu) dirapatkan pada Kamis malam, 20 Juli 2017. Penetapan UU Pemilu tersebut akhirnya berakhir pada pengambilan keputusan dari  enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

RUU Pemilu itu pun akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang dengan mengadopsi paket A yang berisikan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (Presidensial Threshold) sebesar 20 atau 25 persen. Rapat saat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Setyo Novanto dan di damping oleh wakilnya Fahri Hamzah.

Novanto mengesahkan UU Pemilu tersebut berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) dari seluurh fraksi yang ada. Namun ada empat fraksi dari DPR yakni, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat yang memilih keluar dari ruang sidang (walk out) untuk tidak memberikan suaranya. Keputusan itu pun kemudian diambil setelah tiga pimpinan lain menyusul empat fraksi yang tak menyetujui UU paket A.

Kemudian setelah keputusan presidensial threshold tersebut diambil, Novanto pun menanyakan kepada seluruh fraksi yang hadir terkait RUU Pemilu ini akan disahkan menjadi UU. ‘Apakah setuju jika RUU Pemilu ini disahkan menjadi UU?’ tanya Novanto saat di ruang rapat paripurna DPR di Senayan pada Jumat, 21 Juli 2017.

UU Pemilu
Copyright ©Kompas

Secara serntak seluruh peserta rapat paripurna pun menyatakan setuju jika RUU Pemilu dijadikan UU Pemilu . Bersamaan dengan  suara dari peserta tersebut diikuti dengan pengetukan palu oleh Novanto yang  saat itu didampingi oleh Fahri Hamzah.

Seperti diketahui jika sebelumhya Fahri sendiri mengaku tak setuju dengan opsi Presidensial Threshold, namun dirinya tidak melakukan walk out seperti pimpinan yang tak setuju lainnya. Sedangkan saat itu dari pemerintahan sendiri diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thahjo Kumolo juga ikut memberikan sambutan.

‘Menurut hasil dari rapat paripurna RUU Pemilu menjadi UU Pemilu maka pemerintah juga akan setuju. Maka akan dilakukan tindakan selanjutnya’ ujar Thahjo.

Thahjo sendiri mengungkapkan jika UU Pemilu itu nantinya akan menjadi landasan hukum pemerintah serta seluruh partai politik terkait pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 mendatang. Dalam rapat paripurna itupun sempat diwarnai dengan aksi walk out. Namun dalam rapat paripurna ikut dihasilkan dua kubu besar mencapai kesepakatan.

baca juga : Gerindra Persiapkan Uji Materi Bila Presidential Treshold Tak Dihapus!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here