Ketika Tersangka Kasus E KTP, yang Mengetuk Palu Soal Pengesahan UU Pemilu!

0
240
UU Pemilu
Copyright ©detik

Ketika Tersangka Kasus E KTP, yang Mengetuk Palu Soal Pengesahan UU Pemilu!

Indowarta.com – Ketua DPR sekligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memimpin rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu pada Kamis malam, 20 Juli 2017. Novanto yang juga sebagai tersangka kasus E-KTP mengambil keputusan untuk mengsahkan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu.

Cukup diketahui Novanto baru pertama kali menghadiri sidang paripurna sejak ditetapkan menjadi tersangka kasus E-KTP. Seperti yang terlihat awalnya sidang ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon.

Namun saat itu Novanto sendiri mengambil alih dan dia pun sempat memimpin sumpah jabatan anggota DPR. Pergantian pemain atau pergantian pemimpin rapat ini baru terjadi pada akhir rapat paripurna DPR ketika akan dibacakan putusan.

WAJIB BACA :  Kasus E KTP: KPK Panggil 2 Saksi Atas Tersangka Setya Novanto!

Novanto akhirnya memimpin sidang setelah Fadli Zon dan dua pimpinna lain memutuskan untuk keluar dari ruangan sidang atau walk out. Secara otomatis Fadli yang tidak bisa melanjutkan menjadi pemimpin sidang tugasnya diambil alih oleh Ketua DPR.

UU Pemilu
Copyright ©detik

Ketika memutuskan UU Pemilu dalam sidang paripurna tersebut Novanto ditemani oleh Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Fahri Hamzah. Sebelumnya Fahri sendiri mengatakan jika dirinya tak setuju dengan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Thresold) tersebut. Namun dia memutuskan untuk tetap berada di ruang sidang dan tidak ikut untuk walk out seperti tiga pimpnna yang tidak setuju lainnya.

Ketum Golkar itu pun memuji langkah yang diambil oleh Fahri Hamzah untuk tidak ikut walk out meskipun tidak sepakat dengan opsi Presidential Threshold. ‘Saya berterimakasih kepada saudara Fahri. Saya memberikan apresiasi besar terhadap saudara Fahri yang tetap berada di ruangan’ ujar Novanto saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 21 Juli 2017.

WAJIB BACA :  Kasus E KTP: KPK Panggil 2 Saksi Atas Tersangka Setya Novanto!

Keputusan opsi paket A itupun diputuskan oleh Novanto setelah sejumlah partai dan pimpinan menyatakan keluar dari ruang sidang paripurna. Selepas itu Ketua DPR sekaligus tersangka Kasus E-KTP itu menanyakan apakah setuju jika RUU Pemilu dijadian UU Pemilu.

Secara serentak seluruh peserta sidang paripurna menjawab setuju jika opsi A itu dijadikan UU Pemilu. Dengan itu Novanto pun langsung mengetuk palu dan mengesakan jika penetapan ambang batas pencalonan presiden 20 persen dan 25 persen menjadi UU Pemilu yang akan menjadi dasar pemilihan umum serentak tahun 2019.

baca juga : UU Pemilu Akhirnya Disahkan, Presidential Treshold Dipatok 20-25 Persen!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here