Menkumham Tegaskan Fraksi yang Tak Setuju dengan UU Pemilu Bisa Layangkan Gugatan Ke MK!

0
381
Copyright ©BreakingNews

Menkumham Tegaskan Fraksi yang Tak Setuju dengan UU Pemilu Bisa Layangkan Gugatan Ke MK!

Indowarta.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengaku tak ambil pusing terkait dengan fraksi yang memilih kluar atau walk out saat rapat paripurna pengesahan Revisi UU Pemilu menjadi UU Pemilu.

Yasonna mengatakan kalau palu tanda pengesahan UU Pemilu sudah diketok oleh pimpinan DPR. Menurutnya keputusan kemarin itu sudah adalah keputusan yang telah disepakati olehpemerintah dan DPR.

Selain itu dia membuka pintu lebar bagi fraksi yang merasa tidak puas atas keputusan rapat paripurna yang digelar pada Kamis 20 Juli 2017 kemarin  yang memutuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20-25 persen, mengirim gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, menggugat ke MK adalah mekanisme dan hak setiap orang. terkait Partai Amanat Nasional (PAN) yang ikut walk out dalam rapat paripurna pengesanan RUU Pemilu kamarin, ia juga enggan ambil pusing. Meskipun PAN merupakan salah satu partai pendukung pemerintah.

Seperti yang telah diketahui, ada empat fraksi yang memilih walk out dari rapat paripurna kemarin, empat fraksi tersebut yakni Gerindra, PKS, Demokrat dan Pan. Mereka menolak voting untuk memilih paket A atau B.

RUU Pemilu
Copyright ©Media Indonesia

Pimpinan sidang peripurna DPR Setya Novanto, kemudian bertanya kepada anggota dewan yang tersisa, “Dengan begitu apakah RUU Pemilu mengambil Paket A? Apakah bisa disetujui?”.

Maka telah diputuskan RUU Pemilu disahkan dengan memuat materi-materi yakni presidential threshold sebesar 20 persen untuk perolehan kursi di DPR dan/atau 25 persen perolehan suara nasional, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10 kursi per dapil, dan metode konversi suara saint lague murni.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, akan langsung menggugat UU Pemilu yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR ke MK. Ia tak sepakat dengan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional.

Yusril mengatakan gugatan ujio materi ke MK akan diajukan secepat mungkin. Setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lebaran negara, ia akan langsung ke MK mendaftarkan uji materi tersebut.

Baca Juga Ketika Tersangka Kasus E KTP, yang Mengetuk Palu Soal Pengesahan UU Pemilu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here