Polemik UU Pemilu Tentang Presidential Treshold 20 Persen!

0
681
Jokowi
Copyright ©topnetizen

Polemik UU Pemilu Tentang Presidential Treshold 20 Persen!

Indowarta.com – Penetapan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Treshold) telah diputuskan pada Kamis, 20 Juli 2017. Penetapan Presidential Treshold 20 persen dan 25 persen ini sendiri justru mendatangkan banyak tanggapan karena beberapa pihak yang tidak menyetujinya.

Seperti Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra yang menilai jika Presidential Treshold yang sudah disahkan dalam Undang Undang Pemilu yang baru bukanlah kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai jika UU Pemilu tersebut bukanlah kepentingan Jokowi melainkan merupakan kepentingan partai pendukungnya.

‘Saat ini yang punya kepentingan Jokowi atau partai pendukungnya. Untuk saat ini partai-partai tersebut tak punya kepentingan dengan Jokowi, namun nanti dalam Pilpres 2019 Jokowi yang berkepentingan supaya mendpaat dukungan Presidential Treshold 20 persen’ ujarnya.

WAJIB BACA :  Kapolri Sebut Orang Tua Penghina Jokowi Anggota Ormas yang Akan Dibubarkan!

Sementara itu Yusril juga menjelaskan dengan diberlakukannya Presidential Treshold ini  Jokowi harus membuat kesepakatan harga tinggi dengan partai pendukungnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurutnya Jokowi bukan hanya memerlukan dukungan dari partai-partai besar untuk mencapai 20 persen, namun dia juga memerlukan dukungan partai-partai kecil.

Jokowi
Copyright ©politik

‘Misalnya saja Jokowi mendapatkan dukungan sebanyak 17 persen itupun kan kurang. Maka dari itu dia (Jokowi) harus deal dengan partai lain yang dianggap partai kecil dan tidak hanya partai besar saja’ sambung Yusril.

Selain itu Yusril sendiri juga mengkawatirkan jika penetapan ambang batas pencalonan presiden ini akan merugikan negara. Apalagi jika Jokowi tak mengertai maksud dengan permainan partai-partai pendukungnya. Jika itu terjadi pada akhirnya memang akan menguntungkan partai namun tidak akan menguntungkan untuk bangsa dan negara.

WAJIB BACA :  Presiden Jokowi Anulir Program Full Day School!

‘Sejumlah kesepakatan pun dapat dibuat dengan mudah seperti menteri bagi-bagi jabatan mulai dari menteri, dubes, komisi-komisi negara dan komisaris BUMN. Namun makin banyak deal juga akan banyak pula orang yang tidak kompenten mengisi jabatan tersebut’ tutupnya.

Sementara itu opsi Presidential Treshold telah ditetapkan menjadi UU Pemilu yang akan menjadi dasar Pilpres 2019 mendatang. Penetapan tersebut didapat berdasarkan hasil voting dari sejumlah fraksi DPR saat dimintai suara dalam sidang paripurna DPR pada Kamis malam, 20 Juli 2017. Penatapan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu diputuskan oleh Setya Novanto selaku Ketua DPR.

baca juga : UU Pemilu Akhirnya Disahkan, Presidential Treshold Dipatok 20-25 Persen!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here