Pemerintah Data PNS yang Terlibat Jadi Pengurus HTI!

0
341
Tjahjo
Copyrigth©Bangka Pos

Pemerintah Data PNS yang Terlibat Jadi Pengurus HTI!

Indowarta.com– Kini pemerintah telah mendata aparatur sipil negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menjadi pengurus organisasi terlarang yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sanksi tegas akan diberikan kepada pengurus yang telah masuk struktur.

Pada  hari Selasa 25 Juli 2017 ini Kapolres Bogor telah menggelar apel siaga yang akan diikuti oleh anggota TNI, Polri dan juga Satuan Polisi Pamong Praja. Apel ini untuk mengantisipasi berkembangnya lagi gerakan simpatisan ISIS dan juga radilkalisasi di Bogor yang merupakan daerah penyangga Ibu Kota Jakarta.

Selain itu Apel juga digelar dalam rangka untuk antisipasi dari berbagai reaksi yang timbul akibat dari pembubaran dan juga pelarangan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Di Istana Merdeka, Menteri Dalam Negeri yakni Tjahjo Kumolo telah menegaskan bahwa kini pihaknya tengah mendata PNS yang telah terdaftar sebagai pengurus HTI. PNS tersebut akan dipersilakan untuk mundur apabila menolak aturan tersebut.

HTI
Copyright©inilah

Hal yang sama juga telah dilayangkan oleh Gubernur DKI Jakarta yakni Djarot Saiful Hidayat. Djarot menilail bahwa jika nantinya ada PNS yang anti Pancasila, tidak hanya dikeluarkan dari pekerjaannya saja, namun PNS tersebut juga untuk tidak tinggal di wilayah Indonesia.

Hal ini karena sejatinya bahwa PNS ini mengabdi kepada negara dan juga masyarakat. Bukan sebaliknya merongrong peraturan bangsa.

Menurut Tjahjo Kumolo, PNS Ini memiliki tugas untuk melayani, bergerak, mengorganisasi masyarakat. Tentu saja akan bertentangan dengan tugas yang seharusnya dilakukan apabila PNS tersebut sudah anti terhadap Pancasila.

Tjahjo mengatakan “Kalau dia sudah anti-Pancasila, padahal tugasnya adalah menjabarkan sila-sila Pancasila, membuat Perda, membuat kebijakan, dan sebagainya”. Selain itu Tjahjo juga telah meminta kepada kepala daerah untu bisa menyusuri jajaran PNS di wilayahnya masing-masing yang aktif di dalam organisasi HTI baik sebagai anggota maupun sebagai partisipan.

Pihaknya juga sudah mengirimkan surat kepada para kepala daerah untuk melakukan seleksi dengan benar PNS yang berafiliasi dengan HIzbut Tahrir Indonesia.

baca juga : 

PKB Akan Dampingi HTI Gugat Perppu Ormas?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here