Sah . .Rekening Anda Akan Bisa Diintip Oleh Ditjen Pajak, Begini Aturannya!

0
536
Ditjen Pajak
Copyright©detik

Sah . .Rekening Anda Akan Bisa Diintip Oleh Ditjen Pajak, Begini Aturannya!

Indowarta.com – Terlihat beberapa waktu ini Komisis XI Dewan Perwkilan Rakyat (DPR) menandatngani surat persetujuan. Terlihat Komisis XI DPR tersebut menandatangai pernyataan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomer 1 tahun 2017.

Perppu tentang akses informasi keuangan untuk mengganti kepentingan perpajakan ini merupakan salah satu landasan hukum yang akan digunakan pemerintah. Pemerintah akan menggunakannya melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) nantinya.

Melalui Ditjen Pajak ini pemerintah bisa mengintip rekening dari pada lembaga keuangan mulai dari perbankan, pasar modal, perasuransian dan entitas lainnya. Perppu ini mengatur kewajiban dari sebuah lembaga keuangan untuk melaporkan informasi keuangan.

Informasi itu pun harus disampaikan sesuai standart informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan pada setiap rekening. Mereka para lembaga diwajibkan untuk menyampaiakan mulai dari identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo reekning dan penghasilan yang disalurkan ke rekening.

Ditjen Pajak
Copyright©detik

Laporan itu akan dilihat oleh Ditjen Pajak selama satu tahun kalender lembaga keuangan itu sendiri. Dilakukan hal ini karena untuk mengidentifikasi agar mengetahui nama pemilik rekening serta asal negara dan memastikan jika pemilik rekening merupakan orang yang mengendaikan rekeneing.

Sedangkan untuk pemilik rekening yang menolak identifikasi maka akan dijatuhi sanksi tak boleh membuka rekening baru maupun melakukan transaksi. Data yang diperoleh dari Menteri Keuangan boleh ditukar ataupun diberikan kepada otoritas negara lain.

Sementara itu sebelumnya Komisi XI DPR berencana akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan penerbitan Perppu tentang akses informasi keuangan ini. Cukup diketahui jika Ditjen Pajak sendiri memiliki keleluasan untuk mengakses informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak.

Penerbitan Perppu 1 tahun 2017 ini sendiri dianggap sebagai salah satu aturan yang sangat penting. Dikatakan seperti itu karena aturan ini ada kaitannya dengan upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan.

Cukup diketahui jika selama ini pasal keberhasilan perbankan yang ada di Undang-Undang Perbankan dapat dikatakan menghambat upaya peningkatan penerimaan pajak. Namun meskipun begitu petugas pajak juga harus memiliki pegangan terkait standart prosedur yang jelas dan transparan. Hal tersebut diperlukan supaya mereka tak seenaknya mengintip semua reekning wajib pajak.

baca juga : Usai Dilakukan Penggerebekan, Beras Maknyus Masih Beredar di Pasar Tradisional!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here