Jokowi Kritisi Pernyataan SBY Soal Pemerintah Abuse Of Power!

0
2049
Jokowi
Copyright©winnet

Jokowi Kritisi Pernyataan SBY Soal Pemerintah Abuse Of Power!

Indowarta.com– Terkait dengan Perppu Nomor 2 tentan Ormas, Presiden Joko Widodo ini telah menegaskan bahwa itu adalah produk dari mekanisme demokratis. Jokowi pun telah menyatakan bahwa Perppu tersebut tidak bisa dinilai sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau yang disebut dengan abuse of power.

Jokowi di kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Deltamas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Jumat 28 Juli 2017 telah mengatakan bahwa hal itu sangatlah berlebihan.

Perppu merupakan produk Undang-undang yang nantinya perlu mekanisme  yang khusus. Bahkan DPR pun perlu melanjutkan mekanismenya setelah Perppu Ormas ini diterbitkan. Fraksi-Fraksi bisa setuju atau tidak mengenai hal tersebut.

WAJIB BACA :  AHY Siap Nyapres Saingi Jokowi, PDIP Buka Suara!
Jokowi
Copyright ©tribunsolo

Jokowi mengatakan “Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut mutlak. Dari mana? Nggak ada”. Nantinya DPR akan bisa setuju ataupun tidak setuju terhadap Perppu Ormas tersebut. Bila memang nantinya setuju, masih ada ruang protes ke Mahkamah Konstitusi (MK). Proses demokrasi ini telah memungkinkan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan secara terbuka.

Jokowi mengatakan “Kalau ada tambahan demo juga nggak apa-apa juga kan. Tidak apa-apa. Jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada”.

Sebelumnya, di dalam jumpa pers setelah bertemua dengan Prabowo, SBY telah berbicara mengenai kepemimpinan negara yang tidak boleh abuse of power. Pada saat ditanyai mengenai pertemuan antara SBY dengan Prabowo, Jokowi pun telah menegaskan bahwa tidak akan kekuasaan yang mutlak di Indonesia ini.

WAJIB BACA :  Ketika Megawati Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Jokowi di Batu Tulis!

Jokowi mengatakan “Dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak. Kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR. Pengawasannya kan dari mana-mana. Rakyat juga bisa mengawasi langsung”.

Tidak hanya itu saja, Jokowi juga telah menegaskan bahwa semua pihak ini bisa mengawasi negara termasuk juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga pers juga. Jokowi mengatakan “Perlu saya sampaikan bahwa sebagai bangsa, kita sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan, setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat”.

baca juga : 

PAN Mengaku Siap Jika Ditendang Dari Kabinet Kerja Jokowi!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here