Pemerintah Provinsi Jabar Hentikan Pembangunan Meikarta Karena Hal Ini!

0
566
Meikarta
Copyright©detik

Pemerintah Provinsi Jabar Hentikan Pembangunan Meikarta Karena Hal Ini!

Indowarta.com – Pemerintah provinsi (Penprov) Jawa Barat mulai hari ini menghentikan proyek pembangunn kota baru Meikarta. Diungkapakan oleh Wakil Gubernur, Deddy Mizwar bahwa status pembangunan dan pemasaran kawasan pemukiman Meikarta Lippo Cikarang dihetikan sampai ada rekomendasi serta ijin legal.

Pernyataan tersebut disampaiakan oleh Deddy sata ditemui di Kemenko Kemaritiman, Jakarta pada Rabu, 2 Agustus 2017. Proyek Miakarta itu dianggap melanggar Peraturan Daerah (PerdaZ) Nomer 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

Penprov Jabar menghentikan pembangunan vertical tersebut karena belum ada izin legal namun sudha dipasarkan. ‘Saya melihat data di penprov ternyata belum ada izin tapi sudah dipasarkan. Maka dari itu kami memutuskan untuk menghentikan sampai ada rekomendasi dan izin resmi’ ujar Deddy Mizwar.

Meikarta
Copyright©kompas

Deddy menambahkan jika Penprov Jabar memang tengah merencanakan pembangunan tiga kota metropolitan. Ketiga kota itu dikatakan sebagai Meikarta atau menjadi kembaran kota metropolitan Jakarta. Ketiganya yakni Bandung Raya, Cirebon Raya dan Bodebekkapur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Purwakarta).

Namun ternyata diketahui jika pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi justru belum memiliki izin dari Penprov Jawa Barat. Padahal kota baru Meikarta tersebut merupakan salah satu kota yang masuk wilayah metropolitan yang tengah dicanangkan oleh penprov Jabar.

‘Rekomendasi sampai sekarang belum dilakukan. Yang metropolitan jelasnya butuh izin penprov untuk dibangun. Kemudian untuk lintas kabupaten/kota dengan skala metropolitan juga harus ada rekomendasi dari Penprov’ sambung Deddy.

Deddy menuturkan jika dirinya khawatir pembangunan dan pemasaran tanpa izin dari penprov berpotensi sebagai tindakan kriminal serta melanggar hukum. Dia menjelaskan jika menjual barang ilegal tanpa izin itu merupakan tindakan kriminal dan memasarkan barang tanpa izin pun juga tindakan kriminal.

Dia juga khawatir pemangunan kawasan Meikarta ini akan berdampak buruk bagi wilayah sekitar karena perizinan yang tidak jelas atau belum lengkap. Selain itu mengenai analisi termasuk dampak lingkungan (amdal).

‘Kita juga perlu analisi karena banjir mengintai disebelahnya. Jangan pikir mudah kalau banjir kita beli kota lagi. Dan perlu diperhatikan dampaknya untuk masyarakat’ tutup Deddy.

baca juga : Gunung Sinabung Meletus Lagi, Status Dinaikkan Jadi Awas!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here