Bupati Pamekasan Disebut Bukan Sebagai Pengurus Partai Demokrat!

0
532
Bupati Pamekasan
Copyright©timestechnet

Bupati Pamekasan Disebut Bukan Sebagai Pengurus Partai Demokrat!

Indowarta.com– Partai Demokrat tidak mau memberikan komentarnya mengenai status tersangka yang telah disandang oleh Bupati Pamekasan yakni Achmad Syafii. Partai Demokrat pun telah menyebutkan bahwa Achamad Syafii ini bukanlah merupakan pengurus Partai Demokrat Jawa Timur.

Renville Antonio, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim pada hari Kamis 3 Agustus 2017 ini telah mengatakan “Partai Demokrat hanya sebagai partai pengusung Achmad Syafii di Pilkada Pamekasan 2013 bersama sejumlah partai lainnya. Dia bukan pengurus di tingkat DPC maupun DPD”.

Selain itu Renville juga telah memastikan bahwa Partai Demokrat ini tidak terkait dengan kasus korupsi yang kini telah dilakukan oleh Bupati Pamekasan tersebut. Renville mengatakan “Saya rasa partai demokrat tidak perlu menanggapi bagaimana status hukumnya. Itu sudah wewenang penegak hukum”.

Bupati Pamekasan
Copyright©mediamadura

Partai Demokrat merupakan pengusung utama pasangan Ahmad Syafi – Drs. Halil di dalam Pilkada Pamekasan 2013 nanti. Pada saat itu Partai Demokrat telah berkoalisi dengan Partai PAN, PPP, dan juga PKS.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini telah menetapkan Bupati Pamekasan yakni Achmad Syafii sebagai tersangka. Tidak hanya sendiri, dirinya juga ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan yakni Rudi Indra Prasetya.

Selain kedua orang tersebut, KPK juga telah menetapkan Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sucipto Utomo, dan Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi sebagai tersangka. Lalu tidak ketinggalan juga satu orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin.

Di dalam kasus ini, para pejabat di Pemerintahan Kabupaten Pamekasan ini telah diduga melakukan suap terhadap Kepala Kejaksaan Pamekasan dengan nilai sebesar Rp 250 juta. Diduga bahwa suap itu telah dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan penyelidikan dan juga penyidikan yang dilakukan leh Kejaksaan Negeri di dalam perkara tindak pidana korupsi proyek infrastruktur. Proyek yang telah dimaksud tersebut memiliki nilai hingga Rp 100 juta yang telah menggunakan dana desa untuk mendanai proyek yang dimaksud itu.

baca juga : 

Berita Terkini: Keponakan Setya Novanto Diperiksa KPK!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here