Reaksi GoJek dan Grab Saat Aturan Taksi Online Dicabut Oleh MA!

0
3631
Gojek
Copyright©radarbayumas

Reaksi GoJek dan Grab Saat Aturan Taksi Online Dicabut Oleh MA!

Indowarta.com– Aturan dari taksi online yang telah tertuang di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ini telah dicabut oleh Mahkamah Agung (MA). Mengenai pencabutan ini, operator transportasi online masih irit berbicara.

Humas GO-JEK, Rindu saat dihubungi pada hari Selasa 22 Agustus 2017 ini telah mengatakan “Terkait hal ini masih kami pelajari, jika ada informasi, akan kami kabari. Terima kasih”. Head of Communications Uber Indonesia yakni Dian Safitri pun juga telah menuturkan hal yang sama juga, pihaknya ini masih mempelajari.

Sementara itu dari pihak Grab masih belum bersedian untuk memberikan komentarnya mengenai hal ini. PR Manager Grab, Dewi Nuraini saat dihubungi terpisah telah mengatakan “Terima kasih sebelumnya tapi mohon maaf Grab tidak ada tanggapan mengenai keputusan MA tersebut”.

Gojek
Copyright ©tribunjambi

Sebagai informasi bahwa telah terdapat sedikitnya sebanyak 6 orang yang kesemuanya adalah pengemudi angkutan sewa khusus yang telah menyatakan bahwa mereka keberatan dan juga mengajukan permohonan hak uji materi terhadap beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

MA sendiri telah mencabut sebanyak 14 pasal di dalam Permenhub tersebut. menurut Majelis, peraturan itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi lagi. Putusan itu telah diketok oleh hakum Agung Supandi, hakim Agung Is Sudaryono dan juga hakim Agung hary Djatmiko. Dikutip dari laman website MA, berikut ini adalah 4 pertimbangan majelis mencabut Permenhub tersebut :

1. Angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan perjalanan dengan harga yang relatif murah dan tepat waktu.

2. Fakta menunjukkan kehadiran angkutan sewa khusus telah berhasil mengubah bentuk pasar dari monopoli ke persaingan pasar yang kompetitif, dengan memanfaatkan keunggulan pada sisi teknologi untuk bermitra dengan masyarakat pengusaha mikro dan kecil dengan konsep sharing economy yang saling menguntungkan dengan mengedepankan asas kekeluargaan sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

3. Penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi sehingga secara bersama dapat menumbuh-kembangkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan.

4. Dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, Mahkamah Agung menilai objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, sebagai berikut:

a. bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Karena tidak menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. bertentangan dengan Pasal 183 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, karena penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah, atas usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dan bukan didasarkan pada kesepakatan antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan angkutan sewa khusus.

“Menyatakan pasal:
1. Pasal 5 ayat (1) huruf e.
2. Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e.
3. Pasal 20.
4. Pasal 21.
5. Pasal 27 huruf a.
6. Pasal 30 huruf b.
7. Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3.
8. Pasal 36 ayat (4) (10) huruf a angka 3.
9.Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b.
10. Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2.
11. Pasal 51 ayat (3), huruf c.
12. Pasal 37 ayat (4) huruf c.
13. Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2
14. Pasal 66 ayat (4)

baca juga : 

Dishub Madiun Masih Kaji Keberadaan GoJek!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here