Berita Terkini : Begini Isi Lengkap Perppu Kebiri Yang Resmi Diteken Oleh Bapak Presiden Jokowi !

    0
    1046
    jokowi

    Berita Terkini : Begini Isi Lengkap Perppu Kebiri Yang Resmi Diteken Oleh Bapak Presiden Jokowi !

    indowarta.com– Menurut Jokowi, kejahatan seksual terhadap anak-anak merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori luar biasa. Oleh sebab itu dirasa perlu adanya penambahan hukuman untuk membuat jera pelakunya. Hal itu juga yang mendorong Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang perubahan ke 2 atas UU No 2 tahub 2002 tentang perlindungan anak.

    Perppu ini dimaksudkan untuk kegentingan yang diakibatkan terjadinya insiden kekerasan seksual terhadap anak-anak yang semakin signifikan ,Kata Jokowi dari Istana Negara, Jakarta Rabu 25 Mei 2016.

    Jokowi mengatakan bahwa dalam Perppu tersebut diatur menganau pemberatan hukuman pidana yaitu penambahan masa hukum sepertiga dari ancaman pidana, dipidana mati atau pidana seumur hidup. Tidak ketinggalan juga pidana penjara yang paling singkat 10 tahun dan yang paling lama adalah 20 tahun.

    Pidana tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku dan juga kebiri kumua serta pemasangan alat deteksi elektronik.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebutkan bahwa perubahan yang diatur dalam Perppu akan memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

    jokowi

    Presiden Jokowi sendiri juga telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perrubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

    Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yaitu pasal 81 dan 82 serta menambahi satu pasal yakni 81A. berikut merupakan isi Perppu Nomor 1 Tahun 2016

    1. Ketentuan pasal 81 telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
    WAJIB BACA :  Harga BBM Harus Sama di Seluruh Pelosok Negeri!

    (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

    (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

    (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

    (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

    (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

    (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.

    WAJIB BACA :  Presenter TVOne Windy Wellingtonia Dihujani Komentar Pedas Netizen Saat Dianggap Hina Presiden Jokowi!

    (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

    (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

    1. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 81A

    (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

    (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

    (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    1. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 82

    (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

    (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

    WAJIB BACA :  Pujian Jokowi Untuk Ahok Saat Meresmikan Simpang Susun Semanggi!

    (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

    (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.

    (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

    (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

    1. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 82A

    (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

    (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    baca juga :

    Berita Hari Ini : Meski Itu Permintaan Presiden Jokowi, Pedagang Tetap Pesimis Harga Daging Sapi Bisa Turun Menjadi Rp 80 Ribu per Kg !

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here