Pemerintah Resmi Dapatkan 51 Persen Saham Freeport!

0
365
Jumpa Pers Freepor dan Menteri
Copyright ©Antara

Pemerintah Resmi Dapatkan 51 Persen Saham Freeport!

Indowarta.com – Perundingan panjang yang dilakukan pemerintah dengan pihak PT Freeport Indonesia akhirnya berakhir pada keputusan tentang pelepasan saham sebesar 51%, serta melakukan perpanjang kontrak di Papua hingga tahun 2041.

BACA JUGA : Berita Terkini: Bergantungnya Ekonomi Indonesia Pada Freeport!

“Kita sepakat perpanjangan pertama sepuluh tahun sampai 2031 dan kedua sampai 2041. Akan dicantumkan secara detail kalau memenuhi persyaratan maka (perpanjangan) akan disetujui,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Dalam kesepakatan itu, Freeport menyetujui untuk melepas sahamnya atau melakukan divestasi mencapai 51% kepada pemerintah Indonesia. Serta melakukan pembangunan pengolaan dan pemurnian yang harus rampung pada tahun 2022 dan ada tabilitas kepada pendapatan negera.

Jonan mengatakan, pihak Freeport sudah melakukan persetujuan dengan pemerintah untuk menjaga besaran penerimaan negera yang lebih besar untuk Indonesia. Sehingga dengan ini, perusahaan pertambangan tembaga dan mineral dunia tersebut wajib untuk mengubag statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin IUPK.

freeport indo
Copyrigth©jaknews

“Ini kesepakatan antara Freeport dmengatakan, hasil dari negosiasi ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menekankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua dan kedaulatan negara, namun tetap menjaga iklim investasi di Indonesia,” ujar Jonan dalam jumpa pers bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson di Kementrian ESDM.

BACA JUGA : Berita Terkini: Polisi Selidiki Penggerak Massa Serikat Pekerja Freeport!

“Dengan persyaratan ini berdasar UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba perpanjangan operasi bisa diperpanjang 2 kali sepuluh tahun sampai 2041,” sambungnya.

Pihaknya mengatakan, kalau dalam beberapa minggu ini kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan detail-detailnya. Yang salah satunya terkait dengan skeman divestasi dan formula penerimaan negara yang harus dibayarkan.

Sedangkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kalau negosiasi ini tidak berjalan dengan mudah karena kedua belah pihak memiliki posisi yang berbeda. Indonesia sekarang ini juga harus memastikan investasi yang akan perusahaan itu lakukan pada tambang bawah tanah tersebut.

“Royalti akan tinggi, PPH (pajak penghasilan perusahaan) akan turun PPN (Pajak pertambangan nilai) akan kita ubah komposisinya. Dari sisi total sales dan income Freeport Indonesia, prosentase yang dibayar akan lebih tinggi,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga : Berita Terkini: Freeport Jangan Kebanyakan Mengatur RI!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here