Kasus Bayi Debora, DPR Menilai RS Mitra Keluarga Sengaja Langgar UU!

0
480
Kasus Bayi Debora
Copyright©liputan6

Kasus Bayi Debora, DPR Menilai RS Mitra Keluarga Sengaja Langgar UU!

Indowarta.com– Komisi IX DPR ini telah menduag bahwa Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta ini telah dengan sengaja melanggar UU sehingga membuat Bayi Debora ini meninggal dunia. Hal ini telah diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR yakni Saleh Partaonan Dauay melalui sebuah siaran pers pada hari Selasa 12 September 2017.

BACA JUGA : Begini Kronologis Kematian Bayi Debora Versi Rumah Sakit!

Saleh mengatakan “Komisi IX menilai bahwa rumah sakit Mitra Keluarga telah dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 32 UU No. 36 tahun 2009 ayat (1) dan (2),”. Di dalam UU nomor 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan pasal 32 Ayat 1 ini telah disebutkan bahwa di dalam keadaan yang darurat, fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta ini wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Lalu pada ayat 2 termaktub disebutkan bahwa fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta ini dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Lebih lanjut lagi, Komisi IX ini juga telah menilai bahwa pihak rumah sakit ini telah lalai di dalam menjalankan amanat UU Nomor 44 tahun 2009 mengenai Rumah Sakit pasal 29 ayat 1 huruf f.

Kasus Bayi Debora
Copyright©tribunnews

Beleid pasal tersebut telah menyatakan bahwa rumah sakit ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi sosialnya diantara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.

BACA JUGA : Komentar KPAI Soal Tragedi Bayi Debora!

Saleh mengatakan “Aturan ini dimaksudkan agar rumah-rumah sakit dan fasilitas kesehatan masyarakat tetap teguh pada jalur pelayanan kemanusiaan”. Lalu Saleh juga menambahkan “Kesan bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan hanya mengejar keuntungan finansial harus betul-betul dijauhkan”.

Menurut Komisi IX ini, pelanggaran tersebut tidak bisa ditoleransi lagi. terlebih lagi di dalam UU Nomor 36 tahun 2009 mengenai kesehatan ini ada aturan pdana yagn termaktub secara tersurat yakni pada pasal 190 mengenai sanksi bagi fasilitas kesehatan yang mengabaikan pasien.

baca juga : 

Polisi Tetap Selidiki Kasus Bayi Debora Meski Keluarga Tak Lapor!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here