Aturan Baru Pajak Tak Akan Sentuh Pensiunan dan Petani!

0
559
Pajak
Copyright ©Liputan6

Aturan Baru Pajak Tak Akan Sentuh Pensiunan dan Petani!

Indowarta.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu merasa resah, setelah adanya penerbitan aturan baru penegakan hukum pajak yang telah dilakukan pemerintah.

BACA JUGA : Tanggapan Sri Mulyani Soal Pegawai Pajak Dapat Suap Rp 14 Miliar!

Masyarakat diminta untuk tetap tenang adanya aturan baru pajak tersebut, karena Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menilai, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2017 itu sudah ada pengecualian yang akan dilakukan.

“Untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) mereka bukan wajib pajak jadi jelas PP ini tidak akan berlaku untuk mereka,” kata dia di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (20/9/17).

Pajak Online
Copyrigth©klikbekasi

Lebih rincinya lagi, dalam aturan baru pajak di PP 63 Tahun 2017 tersebut juga memiliki hubungan dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-11/PJ/2016 tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty.

BACA JUGA : Masalah Pajak Kian Meninggi, Tere Liye Upload Sekuel Novelnya ‘Pulang’ di FB!

Sehingga dengan itu, Hestu menjelaskan dalam aturan baru pajak tersebut tidak akan diberlakukan untuk beberapa profesi, terkait dengan hal ini sudah tercantum dalam PER-11/PJ/2016. Sejumlah profesi yang tidak diberlakukan aturan baru pajak ini, diantaranya petani, tenaga kerja Indonesi (TKI), nelayan, serta sejumlah kelompok seorang pensiunan yang pendapatannya dibawah PTKP.

Sekarang ini atas PTKP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah menacapai Rp 54 juta per tahun, kepada seseorang pribadi atau Rp 4,5 juta per bulan. Hestu juga menjelaskan, kalau harta warisan juga tidak akan masuk dalam aturan baru pajak PP 36 Tahun 2017, karena sudah sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-11/PJ/2016.

Sebelumnya diketahui, Dirjen Pajak mengungkapkan kalau penegakan hukum pajak akan lebih di utamakan kepada wajib pajak yang tidak masuk dalam tax amnesty. Hal ini dilakukan untuk dapat menciptakan keadilan bagi wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty dengan melakukan pembayaran uang tebusan kepada negara.

“Jadi masyarakat enggak perlu khawatir dan DJP akan menerapkan ini dengan sangat hati hati dengan profesional,” ungkap Hestu.

BACA JUGA : Tere Liye Mengeluh, Pengamat Sebut Pajak untuk Kaum Penulis Buku Begitu Kejam!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here