PLN Terancam Gagal Bayar Utang!

0
210
Cek Yuk Syarat Dapatkan Subsidi Listrik Dari PLN !
Copyright ©Merdeka

PLN Terancam Gagal Bayar Utang!

Indowarta.com– Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani ini telah mengkhawatirkan kondisi keuangan dari PT. PLN (Persero) termasuk juga kemampuan untuk membayar utang. Hal ini telah terungkap di dalam surat Sri Mulyani ke Menteri ESDM dan juga menteri BUMN.

Baca Juga Cikarang Akan Setara dengan Tokyo Sampai Las Vegas Karena Meikarta?

Surat tersebut telah menyebutkan bahwa kemungkinan PLN gagal bayar memenuhi kewajiban utangnya, sehinga di dalam surat yagn sama untuk mengatasi permasalahan tersebut Menkeu ini telah meminta kepada kementerian ESDM dan juga Kementerian BUMN ini untuk menurunkan biaya produksi listrik terutama di sisi energi primer serta untuk mengevaluasi pembangunan pembangkit program 35.000 megawatt yang sangat berlebih dan juga tidak sesuai dengan kebutuhan.

Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Jumadis Abda dalam keterangan tertulisnya, Jakarta pada hari Kamis 5 Oktober 2017 ini telah menyebutkan “Kami dari Serikat Pekerja PLN melihat bahwa solusi untuk menurun biaya produksi (BPP) seperti di surat Menkeu itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan terutama di energi primer”.

PLN
Copyright ©Istimewa

Menurut dirinya, dari baruan enerti serta energi primer saja bila dilakukan bisa mendapatkan penghematan hingga Rp 40 triliun per tahunnya. Apalagi pola operasi yang lebih boros dengan keberadaan listrik swasta ini akan bisa dibenahi dan juga ditinjau ulang lagi. tidak ketinggalan juga mengenai biaya pemeliharaan pembangkit China yang seringkali rusak. Biaya pemeliharaannya sangatlah besar melebihi kewajaran sehingga telah memboroskan keuangan PLN.

Baca Juga Apa yang Kamu Dapatkan Jika Pindah ke Meikarta?

Jumadis mengatakan “Seharusnya dari ketiga unsur ini saja PLN bisa mencegah pemborosan Rp60 triliun per tahun. Ini merupakan penghematan yang signifikan untuk PLN agar keuangan PLN bisa sehat”. Sementara itu pembangunan proyek 35 ribu megawatt ini berasal dari utang baik yang dilakukan oleh PLN sendiri maupun oleh pihak swasta. Justru PLN dikenai biaya kewajiban take or pay apabila Swasta yang membangunan pembangkit tersebut.

Jumadis Abda telah mengatakan “Ambil atau tidak diambil kWh produksi listriknya, maka PLN harus bayar dengan capacity factor 80%. Tentu kondisi ini lebih menyulitkan PLN lagi”.

baca juga : 

Meikarta Dinilai Mampu Hidupkan perekonomian Warga!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here