Alasan Dishub Jabar Larang Taksi Online Beredar!

0
203
taksi online
Copyrigth©Tribunnews

Alasan Dishub Jabar Larang Taksi Online Beredar!

Indowarta.com– Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa kelaurnya Surat Pernyataan aturan mengenai angkuta roda empat atau taksi online adalah untuk menciptakan situasi yang kondusif. Selama ini ada satu pihak yang dianggap tidak mendapatkan keadilan dan juga ada iklim usahan yang tidak sehat.

baca juga : Video Rekaman Driver Taksi Online Tak Sopan Rayu Penumpangnya Ini Bikin Heboh!

Di dalam surat tersebut telah disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini telah menghentikan sementara operasi angkutan berbasis aplikasi tersebut. angkuta ini barua bisa aktif kembali pada saat revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 26 tahun 2017 sudah rampung. Alasan yang sama diutarakan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat.

Kepala Balai Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Mochamad Abduh Hamzah pada hari Rabu 10 Oktober 2017 ini telah mengatakan “(Dilarang beroperasi) karena menurut pihak-pihak lain ada ketidakadilan. Kami juga menginginkan ada kesetaraan keadilan dan persaingan usaha yang sehat,”.

Tarif Taksi Online
Copyrigth©newshub

Menurut Abdul, pada saat ini ada persaingan yang tidak sehat. Angkutan yang berbasis aplikasi ini masih belum mendapatkan izin, namun tetap melaksanakan aktivitas mereka seperti biasa. Sementara itu di satu sisi yan lainnya, angkutan konvensinal ini telah membayar paja, namun pasarnya telah tergerus. Wajar apabila kemudian telah muncul protes dari pihak angkutan konvensional.

baca juga : Viral, Beredar Video Hot Pasangan Penumpang Mesum di Dalam Mobil Hasil Rekaman Sopir Taksi Online!

Perselisihan yang telah terjadi antara pengemudi dan juga pengelola angkuta konvensional dan juga angkutan berbasis aplikasi ini memanglah sudah seringkali terjadi. Di Bandung saja misalnya, pada tanggal 9 Maret 2017 yang lalu sempat ada mobil yang telah dirusak, kacanya dipecah oleh sopir angkota karena diduga dipakai untuk transportasi berbasis aplikasi tersebut.

Anggota humas Dishub Jawa Barat, Juddy K. Wachjoe telah mengatakan bahwa Surat Pernytaan Bersama efektif untu mencegah konflik tersebut. Juddy telah menuturkan “Untuk kenyamanan kondisi di Jawa Barat, transportasi nyaman, tidak ada konflik, lebih mengarah ke sana”. Menurut Juddy, surat pernyataan bersama ini efektif sampai ada regulasi yang baru dari pemerintah pusat.

baca juga : 

Reaksi GoJek dan Grab Saat Aturan Taksi Online Dicabut Oleh MA!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here