Bos Bukalapak Ini Ungkap Potensi Besar Pajak dari Penjual di FB dan Instagram!

0
183
Bukalapak
Copyright©Kumparan

Bos Bukalapak Ini Ungkap Potensi Besar Pajak dari Penjual di FB dan Instagram!

Indowarta.com– Pada saat ini pemerintah tengah gencar untuk menggali potensi pajak dari toko onine. Pada tahun 2020 nanti, transaksi jual beli di sektor e-commerce ini bahkan akan bisa menembus USD 130 miliar atau kurang lebih setara dengan Rp 1.755 triliun dengan kurs Rp 13.5000.

BACA JUGA : Meikarta Dinilai Mampu Hidupkan perekonomian Warga!

Co Founder sekaligus Chief Finanace Officer (CFO) Bukalapak, Muhammad Fajrin Rasyid telah mengatakan bahwa pelaku e-commerce ini tidak masalah apaliba membayar pajak sesuai dengan aturan, namun perlakuan pajak yang sama juga harus diterapkan ke jual beli online dari media sosial juga.

WAJIB BACA :  Disebut Penista Agama, PDIP Polisikan FB Heru Dwi!

Fajrin, dalam diskusi Potensi E-Commerce di JIExpo, Jakarta pada hari Kamis 12 Oktober 2017 ini telah mengatakan “Soal kesetaraan, dalam arti kalau ngomong e-commerce yang paling gede bukan Bukalapak dan teman-teman e-commerce lain, tapi yang paling gede itu yang jualan di Instagram (IG) dan Facebook (FB). Itu justru enggak bisa terjangkau malahan sama aturan”.

Bukalapak
Copyright©tech in Asia

Selain itu dirinya juga telah mengungkapkan bahwa para pelau startup toko online ini telah mencemaskan mengenai perpindahan penjua di e-commerce beralih ke media sosial karena khawatir mengenai pajak.

BACA JUGA : Kamis Sore, Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-XV!

Fajrin telah mengatakan “Sehingga yang dikhawatirkan pemain dan asosiasi e-commerce, kalau ada aturan yang sangat mengekang e-commerce platform, orang-orang jadi eksodus, jualan di Instagram sajalah. Kalau jualan di Bukalapak ribet pajaknya, mending saya jualan di Facebook dan Instagram karena itu enggak terkontrol, enggak terkejar”.

WAJIB BACA :  Akun FB Eggi Sudjana dan Budi Akbar III Diadukan Ke Polda Jateng!

Menurut dirinya, dari pada mengejar pajak di toko e-commerce yang sudah tercatat dengan baik, lebih baik pemerintah ini lebih fokus untuk menggali pajak dari jual beli online melalui media sosial. Bahkan transaksi di dalam media sosial ini jauh lebih besar dibandingkan dgnan beberapa toko online yagn resmi.

Fajri telah menegasan “E-commerce kan potensi besar, tapi bukan hanya Bukalapak, tapi orang-orang yang jualan di medsos. Itu merugikan buat pemerintah, enggak terdeteksi, karena transaksi melalui jalan belakang. Kalau ditanya transaksi berapa di Facebook? Enggak ada yang tahu. Jadi kalau ada aturan mengekang, banyak orang jualan di medsos dan jadi enggak equal treatement,”.

baca juga : 

Kenapa 81 WNI Transfer Dana Senilai Rp 18.9 Triliun Ke Singapura?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here