Syarat Utama Rumah Sakit Bisa Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan!

0
423
BPJS Kesehatan
Copyright ©jawapos

Syarat Utama Rumah Sakit Bisa Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan!

Indowarta.com– Salah satu yang menjadi persyaratan utama untuk berkerja sama dengan BPJS Kesehatan ini adalah mengenai akreditasi rumah sakit. Hal ini artinya bahwa rumah sakit ini harus memperoleh akreditasi sebelum berkerja sama dengan BPJS Kesehatan.

BACA JUGA : Terkait Kasus Bayi Debora, Kenapa Banyak Rumah Sakit Belum Kerjasama dengan BPJS Kesehatan?

Mengenai akreditasi, Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yakni Bambang Wibowo, SpOG menjelaskan secara singkat. Bambang saat ditemui dalam acara Hospital Expo di Jakarta Convention Center pada hari Rabu 18 Oktober 2017 ini telah mengatakan “Rumah sakit harus mempersiapkan diri untuk akreditasi. Minimal diberi kesempatan mengurus akreditasi selama 2 tahun. Jadi, kalau rumah sakit mau kerja sama dengan BPJS Kesehatan, ya harus urus akreditasi dulu,”.

Kini rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia ini sudah berhasil mencapai angka 2.750. Namun pada saat ini baru ada 1.100 rumah sakit yang telah terakreditasi dengan variasi capaian mutu masing-masing. Apakah rumah sakit itu akan memperleh akreditasi A, B ataupun C.

BPJS Kesehatan
Copyright©panduanbpjs

Tidak ada batasan waktu akhir di dalam mengurus akreditasi tersebut. hal ini karnea nantinya akan diperlukan waktu yang lama untuk mengurus hingga telah berhasil mendapatkan akreditasi.

BACA JUGA : Begini Kronologis Kematian Bayi Debora Versi Rumah Sakit!

Hal yang sama juga telah diungkapkan oleh Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dr Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes yang juga menuturkan bahwa rumah sakit ini yang masih belum mendapatkan akreditasi tidak akan bsia berkerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan.

Kuntjoro telah mengatakan “Secara normalnya, pasien yang punya kartu BPJS Kesehatan tidak bisa menggunakan kartu tersebut ke rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kecuali kalau dalam keadaan emergency (darurat). Rumah sakit yang belum atau tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tetap harus melayani pasien”.

Disisi lain, BPJS Kesehatna ini telah menegaskan bahwa program jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat atau yang lebihi dikenal dengan program BPJS Kesehatan dihitung dengan pendekatan prinsip anggaran berimbang. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi untuk mencapai anggaran berimbang tersebut.

baca juga : 

BPJS Kesehatan Terancam Defisit Hingga Rp 9 Triliun!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here