Berita Terkini : Ingat Mulai Senin, Selain Plat RI Pakai Jalan Busway Akan Langsung Kena Tilang !

0
1195
busway

Berita Terkini : Ingat Mulai Senin, Selain Plat RI Pakai Jalan Busway Akan Langsung Kena Tilang !

Indowarta.com– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengetatan sterilisasi busway mulai hari Senin tanngal 13 Juni 2016 nanti. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah menegaskan bahwa busway hanya digunakan untuk bus Transjakarta dan juga evakuasi. Evakuasi yang disebut adalah seperti Ambulan dan mobil pemadam kebakaran.

Di Balai Kota DKI Jakarta Ahok mengatakan ‚ÄúTadi ada pertanyaan, terus menteri bagaimana kalau mau rapat? Kamu pilih saja, kalau mobil pelat RI boleh masuk (busway) deh,”. Sedangkan kendaraan selain itu dilarang untuk masuk jalur busway. Tidak terkecuali juga kendaraan dinas gubernur, wakil gubernur, kedutaan besar, serta kementerian dan lembaga tinggi negara yang pelatnya RFS.

Kendaraan embassy terlalu banyak platnya sehingga tidak diberi ijin masuk jalur busway. Hanya mobil yang ber plat RI yang boleh masuk dalam jalur bisway. Kendaraan polisi juga tidak boleh menggunakan jalur busway kecuali apabila mengawal ambulan.

busway

Ahok akan menambah petugas dan Moveable Concrete Barrier (MCB) guna memberlakukan sterilisasi busway. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah berkerja sama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Syamsul Bahri. Ahok menginstruksikan polisi agar tidak menindak penerobos jalur busway dengan tilang merah.

Ahok mengatakan bahwa jika nanti memakai tilang merah lalu sidang ke pengadilan, akan ada oknum yang bermain dan langsung di loloskan. Ahok meminta agar langsung diberi tilang biru saja. Jika pengendara terkena tilang biru maka akan langsung bayar ke bank.

Wacana ini dikeluarkan Ahok setelah dia menggelar rapat tertutup dengan Dishub DKI Jakarta, PT Transjakarta dan juga Dirlantas Polda Metro Jaya di Balai Kota pada hari Jumat kemarin 10 Juni 2016. Di dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai diskresi yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

Diskresi tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2002 mengenai Polri adalah kewenangan yang dimiliki personel kepolisian untuk bisa bertindak menurut penilaiannya sendiri yang juga didasarkan atas kepentingan umum.

baca juga :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here