Polisi Temukan Kejanggalan Saat Dalami Proyek Reklamasi!

0
665
Andreas Tjahyadi
Copyright©mediaindonesia

Polisi Temukan Kejanggalan Saat Dalami Proyek Reklamasi!

Indowarta.com – Penyidik Polda Metro Jaya sekarang ini sedang melakukan penyelidikan terkait dengan adanya dugaan korupsi pada proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengungkapkan, penyidik telah menemukan kejanggalan pada nilai jual dari obyek pajak di Pulau C dan D.

BACA JUGA : Fadli Zon Akan Bicarakan Soal Pemberantasan Korupsi Oleh Parlemen di Austria!

“Ada selisih di antara NJOP (nilai jual obyek pajak) dengan fakta di lapangan berkaitan dengan harga tanah itu. Kami akan dalami kembali,” ungkap Argo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/11/2017).

Sebelum melakukan penetapan tersangka, penyidik sekarang ini tengah dalam pengumpulan sejumlah bukti terkait dengan kasus ini. Hingga kini polisi terus melakukan penyelidikan kepada sejumlah saksi yang berkaitan dengan adanya proyek reklamasi tersebut.

Beberapa saksi yang diperiksa akan dimintai keterangan mengenai proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dijadwalkan sebelumnya, polisi akan melakukan pemeriksaan kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri dan Kepala Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Dwi Haryantono.

Berita Terkini: Seperti Inikah Peta Gurita Korupsi Di Reklamasi Teluk Jakarta ?
Copyrigt©VIVA

“Kami akan tanya kepada yang bersangkutan berkaitan dengan penetapan NJOP, ngitung-nya seperti apa. Kemudian kami akan dalami itu sehingga akan diketahui proses seperti apa dalam penentuan NJOP itu sendiri,” ucap dia.

BACA JUGA : JK Tantang Anies Baswedan Cari Solusi Soal Reklamasi!

Terkait dugaan korupsi dalam proyek reklamasi ini, polisi sudah melakukan pemeriksaan kepada puluhan saksi, dan mereka telah memberikan keterangan kepada penyidik. Kemudian kasus ini telah ditingkatkan pada penyidikan.

Penyidik menilai kalau ada dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta tersebut. Akan tetapi, sampai sekarang ini pihak kepolisian masih belum menetapkan tersangka pada penyidikan ini.

NJOP pada pulau C dan D telah ditetapkan sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi, karena kedua pulau itu masih berbentuk lahan kosong. Adanya penetapan NJOP sudah dilakukan berdasarkan penilaian independen yang sudah dilakukan oleh KJPP sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BACA JUGA : Bertemu Jokowi, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Curhat Soal Sepatu Kets!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here