Anies Baswedan Mita Waktu Lunasi ‘Utang’ ke Buruh!

0
193
Banjir Melanda Jakarta, Anies Baswedan Monitoring Menit Ke Menit
Copyright©Elshinta

Anies Baswedan Mita Waktu Lunasi ‘Utang’ ke Buruh!

Indowarta.com– Baru satu bulan telah menjabat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta yakni Sandiaga Uno ini telah disebut sudah mengingkari janji mereka. Hal ini berawal dari penetapan upah minimum provinsi 2018 yang masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015.

Baca Juga Demo Buruh Makin Panas, Sebut Anies Sandi Bohong Soal UMP!

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini telah didukung oleh kelompok buruh setelah menandatangani kontrak politik dengan mereka pada saat Pilkada DKI 2017. Kontrak tersebut menjadi janji ataupun hutang yang harus dibayar pada saat Anies Sandi menjabat.

WAJIB BACA :  Ahok Bantah Tuduhan Anies Baswedan Soal Aliran Uang Operasional Gubernur DKI

Di dalam kontrak politik tersebut telah terdapat sebanyak 10 poin. Poin ke satu ini menjadi poin pertama yang menutur buruh diingkari oleh Anies Sandi. Isi poin pertama dari kontrak politik tersebut adalah “Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi dari yang ditentukan dalam PP 78 melalui mekanisme Dewan Pengupahan serta menetapkan upah sektoral dan struktur skala upaha sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003”.

Video Rapat Anies Baswedan
Copyright©megapolitan

Anies sendiri telah menetapkan UMP 2018 ini sebesar Rp 3.648.035 atau naik sebanyak 8,71 persen dari UMP 2017. Di dalam menetapkan UMP tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini telah mengacu kepada PP 78 mengenai Pengupahan dan UU lain. Anies Baswedan disebut telah mengingkari janji dngan menggunakan PP tersebut.

WAJIB BACA :  Lembaga Sampai Ormas yang Akan Dapatkan Hibah Dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno!

Baca Juga Jadi Tersangka, Setya Novanto Tak Lagi Mangkir dari Pemeriksaan!

Ketua Koalisi Buruh Jakarta Winarto ketika berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari Jumat 10 November 2017 ini telah mengatakan “Pertama adalah kontrak politik dengan Gubernur DKI adalah UMP. Kami sudah bahas dan dikaji dalam tiga bulan dengan beberapa pertemuan dan disepakati. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk ingkar dari kontrak politik”.

Poin pertama di dalam kontrak politik tersebut bagaikan buah simalakama untuk Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Hal ini karena menetapkan UMP dengan PP 78 merupakan ketentuan yang dibuat pemerintah pusat kepada semua daerah.

WAJIB BACA :  Ahok Bantah Tuduhan Anies Baswedan Soal Aliran Uang Operasional Gubernur DKI

Anies Sandi tidak taat kepada ketentuan pemerintah pusat apabila tidak mengikuti PP 78. Sementara itu jika Anies Sandi mengikuti  PP 78, Anies Sandi telah mengingkari janji dengan buruh.

baca juga :

Banjir Melanda Jakarta, Anies Baswedan Monitoring Menit Ke Menit!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here