Alasan Ini Bisa Dijadikan Dasar KPK Panggil Paksa Setya Novanto!

0
1357
Copyright ©Instagram/s.novanto

Alasan Ini Bisa Dijadikan Dasar KPK Panggil Paksa Setya Novanto!

Indowarta.com – Refly Harun seorang Pakar Hukum Tata Negara menganggap, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Ketua DPR, Setya Novanto, karena dia sudah tiga kali tidak datang dalam pemanggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo.

BACA JUGA : Fadli Zon Akan Bicarakan Soal Pemberantasan Korupsi Oleh Parlemen di Austria!

“Kalau kita bicara mengenai penggunaan kekuatan, tentu KPK bisa melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah menahan yang bersangkutan,” kata Refly, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Dirinya menilai, tidak ada yang akan dilanggar jika KPK mengambil keputusan untuk melakukan pemanggilan paksa, atau bahkan untuk menahan Setya Novanto. Ada sejumlah alasan yang dapat dijadikan landasan KPK untuk hal tersebut.

WAJIB BACA :  Pengganti Setya Novanto Diminta Tak Membelot Dari Jokowi!

Dia menjelaskan, KPK sendiri dapat mengambil keputusan untuk melakukan pemanggilan paksa kepada Setya Novanto, jika mereka telah menganggap kalau Ketua DPR tersebut merintangi penyidikan yang sedang dijalankan, tidak kooperatif, serta berkehendak menghalangi sejumlah barang bukti.

“Dan KPK sudah melakukan itu terhadap tersangka- tersangka korupsi lainnya,” tutur dia.

Setya Novanto
Copyright©Antara

Sedangkan, Setya Novanto sendiri telah menggugat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Gugatan itu sekarang ini sudah dilakukan ke Makamah Konstitusi (MK). Gugatan itu berkaitan dengan hak imunitas anggota dewan dan pencekalan.

BACA JUGA : Istri Setya Novanto Juga Beralasan Sakit Saat Dipanggil KPK!

Namun Rafly mengatakan, pemanggilan paksa kepada Setya Novanto masih bisa dilakukan oleh KPK walau gugatan tersebut masih belum diputusakan oleh MK. Hal ini karena dalam prosedur MK menyatakan bahwa udang-undang uang sedang dalam pengujian masih belaku sebelum adanya keputusan yang sudah menyatakan kalau undang-undang tersebut dibatalkan.

WAJIB BACA :  Golkar Akan Tarik Setya Novanto Dari Kursi Ketua DPR!

“Jadi undang-undang itu memberikan hak secara clear kepada KPK untuk bisa memanggil seorang tersangka bahkan menahan tersangka, sebelum undang-undang itu dibatalkan eksistensinya maka itu tetap bisa digunakan,” ucap Refly.

Namun hal tersebut memiliki perbedaan dengan gugatan uji meteri terkait dengan hak angket. Dia menjelaskan, dalam gugatan ini akan ada area abu-abu yang sangat perlu penafsiran dari MK.

“Tapi dalam kasus ini tidak ada keraguan. KPK punya kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada siapapun di negeri ini dalam kasus korupsi tidak peduli apa jabatannya sekalipun Presiden RI,” kata dia.

Baca Juga : Peringatan Donald Trump kepada Kim Jong Un!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here