Berita Terkini : Begini Usulan Ahok Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Naik 15 Persen di Jakarta !

0
1285
pajak kendaraan bermotor

Berita Terkini : Begini Usulan Ahok Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Naik 15 Persen di Jakarta !

Indowarta.com– Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disapa dengan Ahok mengatakan bahwa pihaknya kini tengag mengusulkan kepada DPRD DKI agar pajak kendaraan bermotor di Ibu Kota kini dinaikkan sebesar 15 persen. Ahok menyebutkan bahwa pihaknya kini sudah mengajukan ke DPRD agar pajak bisa naik sebesar 15 persen.

Ahok menjelaskan bahwa dari usulan tersebut DPRD DKI Jakarta akan membahas pembuatan Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan hukum. Tujuan utama menaikkan pajak bukanlah menaikkan pendapatan daerah , melainkan untuk mengendalikan populasi kendaraan. Karena masih berupa Perda, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum bisa juka sendirian.

Perda yang mengatur mengenaik pengenaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta adalah Perda Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk besaran pajak sendiri sangat bervariasi sesuai dengan subjek pemiliknya.

pajak kendaraan bermotor

Di dalam ayat 1Pasal 7 telah dijelaskan mengenai tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan oleh orang pribadi telah ditetapklan berdasarkan jumlah kepemilikan. Misalnya adalah untuk kepemilkan kendaraan bermotor pertama dikenakan tarif sebesar dua persen. Sedangkan untuk kepemilikan kendaraan kedua tarif sebesar 2,5 persen. Yang kettiga dikenakan tarif sebesar 3 persen dan begitu juga seterusnya.

Sementara itu pada ayat 1 huruf a berbunyi bahwa tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat 1, didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Sementara itu di tempat yang bereda, para penunggak pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten akan dibebaskan dari sanksi dan juga Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama bulan Ramadhan ini. Semua tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut akan digratiskan.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten Nandy Mulya mengatakan bahwa pemberian pelayanan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBKNB akan dimulai pada 07 Juni hingga 02 Juli 2016.

baca juga :

Memupuk Asa Perjuangan Anak Jalanan Melalui Pendidikan yang Layak Untuk Mereka !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here