Bawaslu Akan Terima Aduan 7 Parpol Tak Lolos verifikasi KPU!

0
135
Bawaslu
Copyright ©Aktual

7 Parpol yang tidak Lolos Verifikasi Faktual akan Mengajukan Aduan ke Bawaslu

Indowarta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan siap untuk menerima aduan dari sejumlah partai politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mochammad Afifudin selaku Komisoner Badan Pengawas Pemilu mengungkapkan, adanya aduan ini akan dibuka untuk waktu tiga hari kerja.

BACA JUGA : Ridwan Kamil Tunda Pengumuman Calon Pendampingnya Dalam Pilgub Jabar 2018!

“Sisi teknis kita (Bawaslu) bersiap untuk menerima aduan dari partai tidak lolos itu, dihitung tiga hari di hari kerja, mekanisme tentu kita akan memediasi dulu,” kata Afif setelah diskusi politik di D’Hotel, Jakarta, Selasa (26/12/17).

Sebelumnya, dalam seleksi verifikasi faktual yang telah dilakukan oleh KPK dinyatakan ada 7 parpol yang tidak lolos, diantaranya Partai Suara Rakyat Indonesia, Partai Indonesia Kerja, Partai Idaman, Partai Rakyat, Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Bhinneka Indonesia.

Nantinya ketujuh partai tersebut dapat mengajukan kembali gugutannya ke Bawaslu, akan tetapi, hal itu harus sesuai dengan mekanisme yang belaku. Sehingga nantinya terlebih dahulu akan dilakukan mediasi untuk gugatan tersebut.

“Jika ada kesalahan minor yang dimaklumi, dari KPU dan parpol itu tentu proses ajudikasi dan selanjutnya mekanisme terhadap ada pihak yang tidak puas, jadi mediasi dulu,” ucap Afif.

Banwaslu
Copyright ©rmolsumsel

Pada awalnya, ada 9 partai yang sudah dinyatakan lolos uji Bawaslu setelah mereka mengajukan gugatan terkait dengan tahap seleksi administrasi. Namun menurut KPU, dari jumlah parpol tersebut hanya ada 2 partai yang dapat melanjutkan ke verifikasi factual.

BACA JUGA : Tak Lolos Verifikasi, Partai Berkarya dan Partai Garuda Konsultasi Ke Bawaslu!

KPU menyatakan, ada alasan penolakan terhadap 7 parpol tersebut, yaitu mengenai dokumen yang diserahkan kepada KPU Pusat dan hasil penelitian daftar anggota yang berada pada tingkat kabupaten/kota.

“Ada 2 kemungkinan (ketidaklengkapan parpol), pertama yaitu dokumen yang diserahkan ke KPU Pusat, yang kedua yaitu hasil penelitian daftar nama anggota di kabupaten/kota,” jelas komisioner KPU Hasyim Asy’ari di Kantor KPU, Minggu (24/12/17).

Disisi lain, Baswaslu akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan mencegah terjadinya praktik suap di dalam Pilkada serentak 2018 nanti. Pasalnya komisi ini sangat menyoroti praktif suap pada pemilihan umum (Pemilu).

BACA JUGA : Dalam Pilkada 2018 Nanti, Isu SARA Lebih Bahaya Dibanding Politik Uang!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here